REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyu Askar mengomentari susunan Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan nama-nama menteri, kepala badan setingkat menteri, dan wakil menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad (20/10/2024) malam WIB.
Hari ini, Senin (21/10/2024) dilanjutkan dengan pelantikan. Sebanyak 109 orang terpilih masuk kabinet Prabowo periode 2024-2029. Ini kabinet tergemuk sejak era orde baru hingga reformasi.
"Persoalannya, sekarang kabinetnya terlalu besar di mana banyak menteri berasal dari berbagai latar belakang politik dan memiliki kepentingan sendiri-sendiri," kata Wahyu kepada Republika.co.id, Senin (21/10/2024).
Ia melihat situasi demikian berpotensi menyebabkan friksi internal. Kemudian bisa sulit menyelaraskan semua pihak dalam satu visi dan komando. "Wakil Menteri juga bukan orang kaleng-kaleng, sebagian Wakil Menteri itu bahkan pimpinan partai," ujar Wahyu.
Ia berharap tidak terjadi manuver-manuver politik di kemudian hari. Secara aturan sudah jelas. Wakil Menteri membantu tugas Menteri.
Jangan sampai keduanya menyuburkan lahan masing-masing. Artinya memperbesar ceruk ekonomi. Lalu Wamen membuat pergerakan untuk menjadi menteri.
"Ini kan berbahaya, apalagi di satu kementerian bahkan ada beberapa wakil menteri. Jadi kita tidak ingin publik dipertontonkan sebuah akuarium yang didalamnya ada 109 ikan. Ikan kecil, ikan besar, ikan-ikan ini saling memangsa satu sama lain," ujar Wahyu.
Demikian tugas Prabowo. Presiden perlu menyelesaikan dan merapikan struktur kementerian ini. Bukan sesuatu yang mudah.
Sehingga bisa jelas, tugas, dan fungsi masing-masing. Administrasinya tidak tumpang-tindih. Jika sudah begitu, baru bisa fokus tentang percepatan.
"Pekerjaan sulit dan bahkan butuh waktu lama. Pak Prabowo hanya punya waktu lima tahun. Ini harus jadi priortas pertama di awal pemerintahan ini," ujar Wahyu.
Sejumlah nama-nama yang masuk kabinet Merah Putih merupakan orang lama alias juga menjadi Menteri di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Empat di antaranya, Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika