REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya saat ini masih terus berproses. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin pun memimpin rapat koordinasi (Rakor) dan evaluasi terkait rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya di Area Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Senin (21/10/2024). Perwakilan Pemda di Bandung Raya menghadiri rakor tersebut.

Rakor tersebut digelar, untuk mematangkan proyek BRT Bandung Raya yang rencananya akan mulai dibangun pada awal 2025. Tercatat sudah ada dua kali rapat antara perwakilan Kementerian Perhubungan, serta beberapa pihak terkait dalam pembangunan BRT Bandung Raya Ini. Dari rapat itu, Bey Machmudin mengungkapkan ada beberapa tantangan yang kini masih dibahas, salah satunya jadwal peresmian proyek.

"Kalau melihat tadi ya, pada intinya Desember 2024 akhir atau Januari awal 2025 ada milestone-nya, ada yang diresmikan. Tapi untuk perjalanan kan memang sudah ada, tapi terintegrasi-nya dan bagaimana itu perlu kajian lebih dalam," ujar Bey di Terminal Leuwipanjang, Senin (21/10/2024).

Bey mengatakan, kajian pembangunan BRT Bandung Raya harus matang dan detail, jangan sampai nantinya tidak matang. Terlebih, pembuangan ini melibatkan berbagai pihak dan rute-rute jalan yang nantinya akan digunakan di wilayah Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang (Bandung Raya).

"Karena ada penataan juga, penataan pedestrian juga ada, dan juga halte-haltenya seperti apa, dan penertiban dan paling berat itu kan rute. Terus juga terminal Cicahem nanti seperti apa," katanya.

Terkait Terminal Cicahem yang nantinya akan dijadikan DPO BRT Bandung Raya, menurut Bey, harus betul-betul dikaji secara baik. Ia menginginkan nantinya para sopir angkot dan pelaku UMKM yang terdampak turut mendapatkan solusi yang adil.

"Tapi saya ingatkan betul sosialisasi masyarakat jangan ditinggalkan dan juga dihitung betul penghasilan dari supir angkot dan pedagang UMKM yang ada di terminal-terminal itu seperti apa nantinya kalau kena pergeseran atau perubahan fungsi dari terminal itu," katanya.

Selain itu, menurut Bey, dalam pertemuan turut dibahas soal penempatan kantong parkir dari BRT Bandung Raya. Ia meminta persoalan ini harus bisa dicicil diselesaikan sejak saat ini tidak kemudian menunggu nantinya bus beroperasi secara penuh. "Kalau perapihan parkir kan bisa dari sekarang, tidak perlu menunggu Bus BRT Bandung Raya jalan, dan juga kantong parkir mau di mana dan sebagainya," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa menyambut baik hadirnya BRT Bandung Raya karena diproyeksikan akan mengurai kemacetan. Selain itu, ia mengingatkan pemerintah agar meminimalisir dampak adanya BRT terhadap penurunan pendapatan supir angkot, juru parkir, pedagang kaki lima dan lainnya.

"Kami menyambut baik program BRT ini tapi kan yang terdampak ada seperti PKL, supir angkot, juru parkir dan sebagainya. Ini harus benar-benar dihitung sehingga bisa diminimalisir kerugian terhadap masyarakat terdampak," kata Buky.

Buky berharap, masyarakat Bandung Raya bisa beralih dari budaya naik kendaraan pribadi menjadi naik kendaraan umum. Karenanya, transportasi umum yang akan hadir harus nyaman, tidak sumpek, tidak macet, murah, dan tepat waktu. "Saat ini dalam pikiran mereka naik angkutan umum itu macet, sumpek dan sebagainya, itu tidak boleh. Jadi harus tertanam di masyarakat bahwa naik angkutan umum itu nyaman, efisien dan tepat waktu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika