REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengomentari susunan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Faisal melihat kabinet tersebut dipenuhi perwakilan partai politik dan profesional.
Ada juga sederet wajah-wajah lama. Para menteri yang sebelumnya berada di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka bergabung dengan tokoh-tokoh baru di pemerintahan saat ini.
Prabowo menetapkan target prestisius. Salah satunya mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. Para menteri tersebut butuh kerja lebih keras mencapai tujuan.
"Terutama menteri-menteri yang baru, karena baru ditugaskan. Bagi sebagian mereka dari track recordnya dari sisi kapasitas tidak terlalu (kelihatan), terutama yang dari perwakilan partai politik, ini masih harus dibuktikan untuk menduduki jabatan-jabatan yang sifatnya teknis," kata Faisal kepada Republika.co.id, Senin (21/10/2024) kemarin.
Apalagi sebagian menteri-menteri baru tersebut ada di tim ekonomi. Perlu upaya luar biasa untuk membutikan kapabilitas mereka. Ini demi mengatasi permasalahan ekonomi dan membantu memenuhi target presiden.
Faisal mendengar pidato Prabowo setelah resmi dilantik menjadi orang nomor satu di negara ini. Presiden mendorong tercapainya pemerataan ekonomi. Ada kemandirian dan keadilan di sana.
"Nah bagi menteri-menteri lama, tentu saja dengan cara-cara yang lama tidak cukup. Harus ada terobosan yang lebih bagus, harus kerjanya lebih bagus, karena kalau yang sudah-sudah, kita ketahui, banyak masalah yang belum selesai dan pertumbuhan ekonomi di 5 persen. Pengangguran, PHK meningkat, dari sisi daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah, mengalami penurunan."
Ia juga menyinggung koordinasi. Itu menjadi sisi yang tak kalah penting. Kabinet harus solid. Apalagi di Kementerian gemuk seperti ini. Banyak posisi baru dan nomenklatur baru. Entah itu pemecahan dari kementerian lama atau membuat yang baru.
"Untuk itu artinya, harus kerja cepat, dan juga kemampuan untuk bisa berkolaborasi, bersinergi dengan kementerian lainnya menjadi satu tantangan, karena dalam banyak hal, permasalahan ekonomi ini bukan hanya bisa diselesaikan pada satu kementerian, tapi lintas kementerian," ujar Faisal.