REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto resmi melantik para menteri dan kepala lembaga pemerintahan 2024-2029, Senin (21/10/2024). Dari daftar anggota Kabinet Merah Putih yang dilantik, Prabowo masih kuat percaya atas kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan juga Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai, penempatan Erick dan Burhanuddin dalam jabatan yang tetap, menandakan keseriusan pemerintahan mendatang dalam pembenahan BUMN dari jalur penegakan hukum.
“Kita harus melihat, bahwa bersih-bersih BUMN melalui jalur hukum ini, harus tetap dilanjutkan. Karena dalam periode sebelumnya, antara Kementerian BUMN, dan Kejaksaan Agung ini sudah melaksanakan itu dengan relatif baik,” begitu kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi dari Jakarta, Senin (21/10/2024). Boyamin mengatakan, Erick sebagai menteri BUMN dalam satu periode terakhir, sudah menunjukkan komitmen kinerjanya dalam membenahi perusahaan-perusahaan milik negara.
Termasuk, kata dia, pembenahan yang dilakukan Erick dengan menggandeng Kejakgung untuk bersih-bersih BUMN. Dan selama ini, pun Jaksa Agung ST Burhanuddin, menjadikan bersih-bersih BUMN dari jalur hukum, sebagai prioritas penanganan kasus. Terutama, dalam kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
“Kita harus yakin, keduanya (Erick Thohir dan ST Burhanuddin) akan tetap komitmen dalam usaha membenahi, dan membersihkan BUMN di periode pemerintahan Presiden Prabowo saat ini,” ujar Boyamin.
Lima tahun dipercaya sebagai menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Erick Thohir kembali dipercaya dalam pemerintahan lanjutan Presiden Prabowo Subianto. Erick Thohir, pada Senin (21/10/2024) kembali dilantik oleh Prabowo sebagai menteri BUMN dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029. Jaksa Agung ST Burhanuddin, pun kembali dipercaya untuk tetap menjadi pemimpin di Korps Adhyaksa tersebut. Dalam satu periode terakhir, Erick dan Burhanuddin, menguatkan kerja sama dalam program pembenahan, dan bersih-bersih BUMN.
Dalam lima tahun terakhir, Kementerian BUMN melaporkan sejumlah kasus dugaan korupsi ke Kejakgung. Dan Jaksa Agung Burhanuddin memerintahkan agar timnya di Jampidsus untuk mengutamakan pengusutan kasus-kasus korupsi di BUMN. Sejak 2019, sejumlah kasus korupsi besar di BUMN berhasil ditangani. Mulai dari kasus PT Asuransi Jiwasraya, PT ASABRI, PT Garuda Indonesia, Krakatau Steel, Waskita Karya, Telkom Sigma,tak terakhir pada kasus pertambangan timah yang melibatkan PT Timah Tbk. Kasus-kasus tersebut, berujung pada pengadilan yang menguatkan putusan adanya kerugian negara belasan, sampai puluhan triliun, bahkan ratusan triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika