Peringatan Hari Santri Nasional 2024 di Depok Berlangsung Hikmat
DEPOK--Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2024 di Kota Depok berlangsung meriah dan hikmat. Acara apel Akbar yang dipusatkan di Kantor Kemenag Kota Depok dipimpin oleh Wali Kota Depok, KH Muhammad Idris.
Acara ini dihadiri pula sejumlah pejabat Pemerintah Kota Depok, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok H. Khairullah, Kepala Kemenag Depok H. Enjat Mujiat, Ketua Tanfidziah PCNU Kota Depok KH Achmad Solechan, Ketua Forum Komunikasi Ponpes (FKPP) Depok KH. Abdurrahman, serta segenap santri dan ulama Kota Depok.
Dalam sambutannya, Inspektur upacara Wali Kota Depok menyampaikan apresiasi atas perjuangan para ulama dan santri dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. "Santri bersama ulama berjuang secara gigih merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah," ujar Wali Kota Depok KH Muhammad Idris.
Wali Kota Depok juga menyampaikan peran santri dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. "Santri bisa menjadi pemimpin, seperti Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Kita punya presiden seorang santri, yakni KH. Abdurrahman Wahid, kita punya wakil presiden dari kalangan santri yakni KH. Ma'ruf Amin, juga dalam berbagai jabatan lainnya di pemerintahan," ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Depok selaku Inspektur Upacara, membacakan sambutan dari Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar yang menegaskan pentingnya santri dalam membangun Indonesia menjadi semakin maju.
Selain itu, para peringatan Hari Santri Nasional ini juga dibacakan Resolusi Jihad. Sebagaimana diketahui, Peringatan Hari Santri Nasional merupakan peran santri dan ulama dari berbagai daerah yang berjuang melawan pasukan sekutu di Surabaya pada 21-22 Oktober 1945.
Ketua Tanfidziah PCNU Kota Depok KH Achmad Solechan mengapresiasi kegiatan peringatan Hari Santri Nasional ini. Menurutnya, santri dan ulama terus berjuang tak pernah henti mengisi kemerdekaan Indonesia dengan caranya masing-masing.
(Syahruddin/sajada.id)
Ikuti Whatsapp Channel Republika