REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengingatkan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengatasi masalah penurunan kelas menengah. Hal pertama yang perlu diperhatikan ialah sektor informal.
“Menurut saya, yang pertama harus dilakukan itu adalah persoalan menurunnya kelas menengah. Ini saya rasa harus menjadi fokus utama ya,” kata Aviliani dalam diskusi virtual Indef 'Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran' di Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Isu pertama yang perlu diperhatikan adalah soal pekerjaan sektor informal. Aviliani berpendapat pemerintah seharusnya tidak hanya fokus mengalihkan pekerja informal ke sektor formal, melainkan juga memastikan pekerja informal mendapatkan pendapatan yang layak.
“Apalagi kelompok miskin dan rentan itu cenderung pengeluarannya untuk makan, lebih dari 64 persen. Kecenderungan untuk konsumsi yang lain agak susah, sehingga pendapatannya harus ditingkatkan supaya mereka bisa juga mengonsumsi hal yang lain,” paparnya.
Dia juga menyoroti rencana program pembangunan tiga juta rumah dalam setahun yang diusulkan pemerintahan Prabowo. Insentif rumah telah menjadi bagian dari upaya menopang kelas menengah sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), lantaran properti disebut menjadi salah satu porsi belanja terbesar kelompok ini.
“Pertanyaannya adalah permintaan itu apakah punya kemampuan untuk mengangsur? Jangan-jangan yang dianggap backlog tiga juta rumah itu adalah calon pembeli, tapi sebenarnya tidak punya kemampuan membeli. Jadi, ini juga harus realistis,” jelasnya.
Guna mengatasi persoalan-persoalan itu, Aviliani meminta pemerintah untuk memastikan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Dengan kehadiran digitalisasi yang mendorong efisiensi serta tutupnya banyak perusahaan akibat terdampak COVID-19, kesempatan kerja kini relatif makin mengecil.
Kondisi itu juga dibarengi dengan minimnya kemunculan wirausaha baru. Menurutnya, kreditur dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) cenderung diisi oleh orang-orang yang sama, yang mengindikasikan lambatnya pertumbuhan wirausaha baru. Situasi ini menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) utama Kementerian UKM.
“Jadi, itu PR yang menurut saya perlu dikemukakan di awal,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika