REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengusaha Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan adik kandung Presiden Prabowo Subianto mengaku banyak mendengar penilain suara di luar tentang kabinet di pemerintahan terbaru. Paling dominan komentar seputar dua hal ini.
Pertama, kabinetnya terlalu gemuk. Ratusan orang menduduki jabatan Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan Setingkat Menteri, Utusan Khusus dan sebagainya. Kedua, jumlah keterwakilan perempuan sedikit.
Hashim menegaskan, yang paling penting adalah output-nya. Itu bisa kelihatan dari hari ke hari. Dalam rentang waktu tertentu, Presiden akan mengambil tindakan sesuai kinerja.
"Kalau dalam enam bulan pertama, ya maaf, yang kurang efisien, korup atau kurang berdaya, atau mungkin lelah, atau kurang tenaga, ya bisa ngerti kan, akan dievaluasi dan dia orangnya tegas. Saya kira banyak yang sudah tahu. So itu yang saya maksud," kata Hashim dalam sebuah diskusi di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10/2024) lalu.
Artinya, Presiden memastikan semua pembantunya harus bekerja maksimal. Ini agar tim selalu solid. Sehingga berapapun jumlah isi kabinet, apapun jenis kelaminnya, terpenting program yang ditargetkan dapat tercapai.
Demi mencapai apa yang ditetapkan butuh anggaran memadai. Itu bukan rahasia umum. Menurut Hashim, dalam beberapa tahun ke depan, negara memiliki sumber penerimaan tambahan yang bisa digunakan untuk membiayai operasional, di luar APBN.
"Ya, tadi Pak CT (Chairul Tanjung) sudah bicara mengenai anggaran, mungkin terbatas, sebetulnya bapak-ibu, ada kabar baik. Ada sumber dana luar biasa. Kemarin saya dengar sendiri, Jaksa Agung sudah siap, Jaksa Agung Muda sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal dan mudah-mudahan tidak ada di Kadin, ya," kata tokoh yang berperan sebagai Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia periode 2024-2029 itu.
Ia menjelaskan, lebih dari 300 pengusaha 'nakal' sedang diproses berdasarkan aturan hukum. Beberapa tidak punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ia menyebut angkanya 25 orang. Kemudian sekitar 15 orang tidak punya rekening Bank di Indonesia.
"Nah, ini sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun, dalam waktu singkat, dan waktu lebih lama. Tapi tahun ini atau tahun depan, bisa tambah Rp 120 triliun lagi. Sehingga Rp 300 triliun itu masuk ke Kas Negara. Itu dari pemilik kebun nakal, ilegal," ujar Hashim.
Berikutnya, ia merupakan utusan khusus Indonesia pada COP 29 di Baku, Azerbaijan. Sudah lebih dari 10 tahun ia menunjukkan kepedulian akan perubahan ilkim. Berdasarkan kajian PBB, negara kita memiliki karbon kredit sebesar 577 ton.
Hashim bisa melakukan penawaran ke negara-negara penghasil emisi. Harganya setiap ton 10 dolar (Amerika Serikat). Bahkan bisa lebih.
"Di Baku akan saya umumkan, kita akan lelang, kalau Saudi berminat, Qatar berminat, Abu Dhabi berminat, semua negara-negara penghasil emisi berminat, kita jual minimal 10 dolar. Berarti apa? Berarti itu 5,8 miliar dolar anggaran. Saya sudah cek dengan Tommy Djiwandono, Wakil Menteri (keuangan), maaf keponakan saya. Dia sudah konfirmasi di APBN itu belum dihitung," tutur Hashim.
Artinya, jelas dia, ada tambahan kurang lebih Rp90 triliun lagi dana baru di luar APBN. Menurutnya, total mereka sudah menghitung setiap tahun bakal ada penerimaan tambahan di luar yang biasanya diperoleh, sekitar Rp 300-Rp 600 triliun.
"Dan itu belum termasuk APBN, itu nanti akan dilakukan, dilaksanakan, ditindaklanjuti (kegiatan mendapat sumber-sumber dana itu)," ujar Hashim.
Jika berjalan sesuai rencana, ditambah APBN, ia optimistis berbagai program pemerintahan Prabowo-Gibran bisa terealisasi. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis. Prabowo sendiri kembali menyinggung Program Makanan Bergizi saat memimpin Sidang Kabinet Pertama di pemerintahannya. Sidang tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta Rabu (23/10/2024) petang WIB.
Presiden menginstruksikan Kepala Badan Gizi Nasional dan semua Kementerian/Lembaga (K/L) untuk segera mengatur hal itu. Hendaknya, implementasinya cepat, tepat sasaran, terukur. "Tapi jangan takut dengan Kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu," kata Prabowo.
Presiden memahami program ini tidak selesai dalam waktu dekat. Sedari awal sudah ia katakan. Namun, semua telah ia perhitungkan. Prabowo butuh kolaborasi efektif semua pihak. Jajaran di bawahnya bergerak searah. Dengan begitu, Program Makan Bergizi Gratis bisa bermanfaat sebagaimana mestinya.
"Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam satu minggu, dua minggu, atau tiga bulan, tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman, tapi kita bisa berhitung kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya dan kita akan mencapai target yang kita tentukan."
Presiden mengaku mempertaruhkan kepemimpinannya. Ini semata-mata demi terealisasi program tersebut. Pada akhirnya, dari anak-anak hingga ibu hamil bisa merasakan dampak positif dari kebijakan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika