REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) memberikan catatan kritis terhadap kondisi pendidikan Indonesia. Sejumlah permasalahan masih terjadi terkait kebijakan pendidikan, pemerataan pendidikan hingga infrastruktur dan jumlah guru yang masih terbatas.

ICMI berharap masalah pendidikan dapat diselesaikan di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. ICMI membahas pendidikan di seminar nasional bertema arah pembangunan politik pendidikan Indonesia di Auditorium FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/10/2024).

Salah seorang narasumber Prof Aris Munandar Ketua ICMI Sulawesi Selatan yang merupakan mantan Rektor Universitas Negeri Makassar mengungkap sejumlah permasalahan pendidikan di Indonesia yang masih menahun terjadi mulai dari wajib belajar yang hanya sembilan tahun. Dimulai alokasi dana untuk perguruan tinggi yang kecil hingga angka partisipasi sekolah di jenjang SMP hingga SMA yang rendah. Selain itu, mereka yang memiliki masalah ekonomi cenderung mengalami hambatan saat mengakses pendidikan hingga ke jenjang tinggi.

"Kelompok terbawah (ekonomi terbawah) makin mengakses pendidikan ke jenjang atas makin banyak hambatan," ucap dia kepada peserta seminar, Jumat (25/10/2024).

Ia pun mengangkat persoalan gaji guru TK yang sangat memprihatinkan. Termasuk keberpihakan kepada perguruan tinggi negeri di bagian wilayah timur Indonesia yang masih dibedakan seperti bantuan operasional PTN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika