REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerhati Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi mengatakan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menghadapi sejumlah tantangan besar dalam memimpin sektor pariwisata Indonesia. Taufan menyampaikan Menpar punya tanggung jawab besar karena sekitar 40 juta jiwa menggantungkan hidup dari sektor pariwisata.
"Dari para pemandu wisata, pengrajin lokal hingga pemilik usaha kecil di desa-desa wisata. Mereka semua adalah bagian dari denyut nadi ekonomi Indonesia yang hidup dari pariwisata," ujar Taufan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (28/10/2024).
Taufan mengatakan angka 40 juta itu bukan sekadar statistik, melainkan refleksi dari manusia-manusia yang bekerja tanpa henti, menghidupi keluarga mereka, dan berkontribusi pada roda ekonomi bangsa. Di balik gemerlap destinasi wisata, baik yang berskala internasional maupun lokal, Taufan menyebut peran yang orang-orang kecil seperti nelayan yang menyiapkan sarapan di pantai-pantai indah, petani yang merawat terasering hijau, serta pedagang kecil yang menjual hasil kerajinan tangan khas Nusantara.
"Menteri Pariwisata memiliki tantangan besar dan bertanggung jawab atas ekosistem yang begitu kompleks dan rentan," ucap Taufan.
Taufan mengatakan sektor ini terhubung langsung dengan berbagai komponen ekonomi, dari infrastruktur transportasi, perhotelan, hingga pemasaran digital dan diplomasi internasional. Taufan menyampaikan fluktuasi ekonomi global, bencana alam, bahkan geopolitik, dapat memengaruhi sektor ini secara langsung. "Dampaknya tidak hanya terasa pada angka statistik PDB, tetapi pada piring makan keluarga-keluarga di desa-desa wisata," sambung Taufan.
Taufan menjelaskan data Kementerian Pariwisata menunjukkan sektor pariwisata menyumbang sekitar 3,8 persen terhadap PDB pada 2024. Sektor ini berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara kumulatif jumlah wisatawan mancanegara (wisman) periode Januari-Desember 2023 mencapai 11,68 juta kunjungan dengan target ambisius mencapai 17 juta pada 2024.
"Namun, di balik angka tersebut, realitas di lapangan menunjukkan tantangan besar. Infrastruktur pariwisata di banyak daerah masih perlu perbaikan. Konektivitas antardestinasi belum optimal, dan promosi wisata, khususnya di pasar internasional, masih memerlukan dorongan besar untuk meningkatkan daya saing global," lanjutnya.
Taufan menilai Menpar juga berkewajiban melindungi ekonomi kecil dan memastikan masyarakat di daerah wisata tidak hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri. Taufan mendorong model pariwisata yang berkelanjutan drngan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap rantai nilai.
Selain itu, lanjut Taufan, pariwisata harus menjadi sarana untuk mempromosikan keberagaman Indonesia kepada dunia. Menteri Pariwisata, ucap Taufan, harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mampu memproyeksikan nilai-nilai luhur bangsa, menjaga kelestarian budaya, dan mempromosikan keramahtamahan khas Indonesia.
"Tugas ini bukan hanya sekadar meningkatkan jumlah wisatawan, melainkan bagaimana memperkuat identitas nasional dalam peta pariwisata global," ucap Taufan.
Taufan menyampaikan Menpar juga harus membangun pariwisata yang inklusif dan berdaya saing. Taufan mengatakan berbagai negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam, telah melakukan lompatan besar dalam promosi dan pengembangan destinasi wisata. "Indonesia perlu mengambil langkah strategis, baik dalam hal digitalisasi promosi wisata maupun kolaborasi internasional agar mampu bersaing di panggung global," ujar Taufan.
Menurut laporan dari World Travel & Tourism Council (WTTC), sektor pariwisata dan perjalanan Indonesia diprediksi akan menciptakan lebih dari 16 juta lapangan kerja langsung dan tidak langsung pada 2025. Hal ini menegaskan bahwa peran sektor pariwisata bukan hanya sebagai motor ekonomi, tetapi juga solusi nyata bagi isu pengangguran, khususnya di daerah-daerah terpencil.
"Masa depan sektor pariwisata Indonesia penuh dengan potensi, tetapi juga tantangan yang tidak mudah," sambung Taufan.
Di tengah gejolak ekonomi global, sambung Taufan, Menteri Pariwisata harus mampu memetakan arah kebijakan yang tidak hanya memprioritaskan keuntungan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang. Taufan mengatakan pariwisata yang mengedepankan ekowisata, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal akan menjadi jawaban bagi tantangan zaman.
"Dengan hampir 40 juta masyarakat yang hidup dari sektor ini, tanggung jawab Menteri Pariwisata adalah untuk terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan mereka," kata Taufan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika