Depok matre, karena juga menganggap politik uang merupakan sebuah kewajaran. (Foto ilustrasi: Dok Republika)" />

RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Hasil survei Indikator Politik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok, tidak hanya mengukur elektabilitas pasangan calon (Paslon), tapi juga terungkap masalah money politik (politik uang).

Dalam hasil survei yang datanya diperoleh, Selasa (29/01/2024), terungkap mayoritas orang di Kota Depok tidak menolak politik uang.

Dari hasil survei yang digelar 3-12 Oktober 2024, dengan sampel 400 orang warga Kota Depok, sebanyak 73,7 persen responden menyatakan, warga Depok bersedia menerima uang dari calon kepala daerah yang berlaga di pilkada.

Orang Depok bisa dibilang matre karena juga menganggap politik uang merupakan sebuah kewajaran.

Namun, terungkap juga fakta bahwa walaupun orang Depok matre atau mau menerima uang, tapi tidak memengaruhi pilihan politik, pilihan sesuai hati nurani.

Orang Depok memilih calon kepala daerah sesuai dengan preferensi masing-masing dan pilihan sesuai dengan hati nurani.

"Politik uang belum tentu efektif. Terungkap sebanyak 73.7 persen orang Depok hanya akan menerima uangnya, masalah memilih calon ditentukan sendiri sesuai hati nurani," ujar Direktur Indikator Politik Indonesia Fauny Hidayat.

Adapun, sebanyak 16 persen responden lainnya mengaku akan menerima uang tersebut dan akan memilih calon kepala daerah yang telah memberikan uang.

Sedangkan sebanyak 4,8 persen responden mengaku akan menerima uang dan pilihan politiknya akan jatuh pada calon kepala daerah yang memberikan nominal uang atau hadiah paling besar.

Hanya sekitar 5 persen responden yang menyatakan tidak akan menerima uang dari calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada Depok.

Merujuk pada temuan itu, efektivitas politik uang dalam mengubah pilihan penerima terlihat tidak menentu.

Terlebih saat melihat persentase toleransi warga Depok terhadap politik uang antara yang mewajari dan tidak hanya berbanding tipis.

Sebanyak 54,5 persen orang Depok menganggap politik uang di Pilkada sebagai hal yang wajar dan dapat diterima. Sedangkan 45,5 persen lainnya tidak bisa menerima politik uang.

Sementara itu, hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait elektabilitas Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah (SS-Chandra) unggul dan mendapatkan respons positif dari masyarakat Depok dibandingkan Paslon Imam Budi Hartono-Ririn Farabi.

Adapun dalam keterangan rilis survei Indikator pada simulasi top of mind, Paslon SS-Chandra paling banyak disebut, sebanyak 42.7 persen.

Sedangkan, Paslon Imam-Ririn sebagai petahana Depok nilainya 36.1 persen. Sementara yang belum menentukan pilihan 15.9 persen.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa banyak warga Kota Depok memberikan kepercayaan kepada Paslon SS-Chandra.

Paslon nomor urut 02 SS-Chandra dinilai mampu memimpin Kota Depok dan programnya mampu menjawab berbagai persoalan di Kota Depok, terutama terkait kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur.

Berikutnya, dalam survei juga disebut, seandainya pemilihan langsung Wali Kota Depok diadakan hari ini, siapa yang akan ibu/bapak pilih sebagai wali kota?

Dari simulasi 2 paslon, SS-Chandra unggul tipis dengan dukungan 49.3 persen. Paslon nomor 01 Imam-Ririn mendapat dukungan sebesar 46.1 persen. Sedangkan sisanya merupakan massa mengambang sekitar 4.6 persen.

Sebagai informasi, survei ini menggunakan metode multistage random sampling. Sampel dipilih dengan ketentuan mempunyai hak pilih dalam Pemilu, yaitu yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah. Melalui metode itu, ukuran sampel memiliki toleransi kesalahan atau margin of error kurang lebih 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini dilakukan dengan cara wawancara tatap muka bersama pewawancara terlatih. (***)

Ikuti Whatsapp Channel Republika