REPUBLIKA.CO.ID, OVIEDO -- Mantan wali kota Barcelona dan anggota Parlemen Eropa dari Spanyol mengecam terjadinya serangan tentara Israel pada Selasa (29/10) ketika mereka sedang mengunjungi kebun zaitun bersama petani lokal di Tepi Barat.
Ada Colau dan Jaume Asens adalah bagian dari delegasi internasional yang tiba pada Senin (28/10) dan tengah menyelidiki dugaan pelanggaran hukum internasional di Palestina selama "beberapa hari mendatang."
Mereka mengunjungi kebun zaitun di dekat kota Qusra pada hari kedua perjalanan tersebut.
Colau, mantan wali kota Barcelona, mengatakan bahwa begitu delegasi tiba bersama petani lokal, tentara Israel dan pemukim ilegal bersenjata mulai mengepung mereka.
"Tanpa pandang bulu, nyaris tanpa sepatah kata pun... mereka mulai menembakkan gas air mata dan bom suara ke arah kami, membahayakan orang-orang," ujar Colau dalam sebuah video di Instagram. "Kami hanya di sini untuk memetik zaitun – kegiatan yang sederhana dan damai – namun, tentara Israel dan pemukim bersenjata mengubahnya menjadi aksi perang," lanjutnya.
Asens, dalam video terpisah di media sosial, mengatakan bahwa mereka mendampingi sekelompok petani yang terus-menerus dicegah untuk memanen zaitun di lahan keluarga mereka.
"Kami pikir kehadiran kami bisa menghalangi mereka yang menghalangi para petani, tetapi ternyata tidak," katanya. "Namun, kami dapat memastikan bahwa mereka diserang, yang merupakan pelanggaran hukum internasional," paparnya.
Colau menambahkan bahwa seorang petani dan seorang jurnalis telah ditahan oleh Israel. Dia juga mengatakan bahwa delegasi internasional tersebut dapat memastikan bahwa para petani sepenuhnya tidak bersenjata dan bersikap damai sebelum diserang.
"Ini tidak dapat diterima di bawah hukum internasional, dan tidak dapat ditoleransi bahwa komunitas internasional berpaling dari kejadian ini. Itulah mengapa kami ada di sini," katanya.
Delegasi ini berada di bawah koordinasi Progressive International, National Lawyers Guild dari Amerika Serikat, dan International Association of Democratic Lawyers -- yang mengumpulkan pakar hukum, pembela hak asasi manusia, dan perwakilan parlemen dari berbagai negara.