REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang mahasiswa Palestina, Dana Abu Qamar, telah memenangkan banding hak asasi manusia, mencabut keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Inggris yang mencabut visanya karena berbicara tentang Gaza dan perlawanannya.
The Guardian melaporkan bahwa Kemendagri Inggris mengklaim bahwa kehadiran Dana Abu Qamar tidak kondusif bagi kepentingan umum, namun kemudian gagal membuktikannya setelah visanya dicabut pada Desember 2023.
Dana Abu Qamar pertama kali menarik perhatian pihak berwenang saat protes yang diselenggarakan di Universitas Manchester, di mana ia juga memimpin Friends of Palestine Society. Saat berbicara kepada Sky News, Dana mengeksplorasi perlawanan historis Gaza terhadap rezim penindas bernama Israel, serta blokade selama 16 tahun yang diberlakukan oleh penjajah itu, dan menyebut perlawanan Jalur Gaza sebagai pengalaman sekali seumur hidup.
“Dan semua orang, kami berdua dalam ketakutan, tetapi juga takut akan apa, bagaimana Israel akan membalas dan bagaimana kami telah melihatnya membalas dalam semalam, dan rudal yang diluncurkannya dan serangannya, tetapi kami juga penuh dengan kebanggaan. Kami sangat, sangat gembira dengan apa yang terjadi,” kata Dana Abu Qamar, dikutip dari laman Almayadeen, Sabtu (2/11/2024).
Keputusan untuk mencabut visa Dana Abu Qamar menyusul intervensi dari mantan menteri imigrasi dan calon pemimpin Partai Konservatif, Robert Jenrick.
Pengadilan yang menangani kasus ini menemukan bahwa keputusan Kemendagri Inggris merupakan campur tangan yang tidak proporsional terhadap haknya yang dilindungi atas kebebasan berbicara di bawah Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa dan menegaskan bahwa pernyataan-pernyataannya tidak dapat dikaitkan dengan dukungan terhadap Hamas, setelah Abu Qamar menjelaskan bahwa ia telah disalahtafsirkan, dengan menyatakan bahwa ia mendukung Perlawanan Gaza melawan pendudukan.
Selain itu, pengadilan menemukan bahwa ia bukanlah seorang ekstremis dan bahwa deskripsinya mengenai pendudukan Israel sebagai "negara apartheid” konsisten dengan beberapa organisasi hak asasi manusia. Penggunaan pernyataan seperti “secara aktif melawan” dan “membebaskan diri” dalam pidatonya juga terkait dengan tindakan perlawanan yang sah di Gaza.
Menurut Abu Qamar, keputusan tersebut menjadi preseden penting yang mengesahkan hak “menyuarakan dukungan hak asasi manusia atas penderitaan warga Palestina dan hak untuk menolak pendudukan (penjajahan).”
Ia juga menyatakan keterkejutannya atas intervensi Jenrick, dan menyatakan bahwa hal tersebut menyoroti masalah yang lebih luas dengan pendekatan yang dipolitisasi terhadap keputusan imigrasi dan keamanan.
Mengenai tindakan keras pemerintah, ia menggambarkannya sebagai “sangat brutal”, dan mengatakan bahwa ia merasa kehilangan segalanya dalam satu detik karena membela hak rakyatnya untuk melawan.
Preseden di Jerman
Insiden serupa pernah terjadi di Jerman, ketika pengadilan Berlin menghukum aktivis pro-Palestina Ava Moayeri, seorang warga negara Jerman-Iran berusia 22 tahun, atas kejahatan memimpin yel-yel “Dari sungai ke laut, Palestina akan bebas,” pada bulan Oktober lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika