Ahad 03 Nov 2024 14:44 WIB

Bahas KUR, UU Ciptaker, Hingga Tiket Pesawat, Airlangga cs Gelar Rakortas di Hari Libur

Para menteri diminta siapkan rencana jangka pendek dan menengah.

Menko Airlangga, dalam Keterangan Pers usai memimpin Rapat Komite Cipta Kerja mengenai Rencana Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Skema Normal Tahun 2023, Kamis (5/1/2023).
Foto: Dok Republika
Menko Airlangga, dalam Keterangan Pers usai memimpin Rapat Komite Cipta Kerja mengenai Rencana Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Skema Normal Tahun 2023, Kamis (5/1/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan seluruh menteri ekonomi Kabinet Merah Putih, Ahad (3/11/2024). Ada apakah? Tercatat menteri yang datang adalah: Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, Wakil Menteri, serta para pejabat eselon I dan II kementerian.

Airlangga mengatakan ia memang menggelar rapat koordinasi terbatas bidang perekonomian. Ini rapat besar pertama yang ia gelar. Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi kebijakan serta penyelarasan sejumlah program kerja prioritas. Rapat koordinasi, kata Airlangga, juga untuk menindaklanjuti  retreat di Magelang.

"Kita konsolidasi program, program jangka pendek. Bapak Presiden ingin agar quick wins dalam first quarter tahun depan bisa dijaga. Itu mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan,” kata Menko Airlangga, Ahad, dalam siaran pers. Namun tidak disebutkan berapa target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai pada Q1 2025.

Terdapat sejumlah regulasi prioritas yang perlu segera diselesaikan pemerintah. Pertama adalah tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Cipta Kerja, hingga perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Selain itu, sejumlah insentif prioritas juga akan diusulkan dalam waktu mendatang diantaranya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) dan Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), PPN DTP untuk properti, hingga program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan, dan Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya.

Selain hal tersebut di atas, sejumlah program kerja tiap sektor juga menjadi pembahasan serius. Semisal penyesuaian harga tiket pesawat domestik agar lebih kompetitif. Seluruh menteri yang hadir memaparkan program quick wins, program jangka menengah, hingga target-target yang akan dicapai untuk program jangka panjang.

"Dengan demikian diharapkan  perekonomian nasional dapat tumbuh lebih signifikan," kata Airlangga lagi.

Menko juga menekankan agar dapat mengoptimalkan potensi ekonomi dengan memperkuat kerja sama internasional. Ini melalui berbagai forum seperti Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement  (IEU-CEPA) , The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), G20, The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), hingga BRICS yang baru saja Indonesia ikuti.

Apakah hasil rakortas ini akan sampai ke meja Presiden Prabowo Subianto? Airlangga menjawa iya. Laporan disampaikan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut terkait dengan penyempurnaan dan pelaksanaan program ke depan.

sumber : rilis
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement