REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Relawan Pro Jokowi (Projo) membela ketua umum mereka, Budi Arie Setiadi, yang selama ini dikaitkan dengan pengungkapan kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Bahkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo pun merasa perlu menggelar konferensi pers untuk melakukan klarifikasi.
"Projo merasa perlu untuk melakukan konferensi pers di tengah ramainya isu tentang judi online yang kemarin seperti kita ketahui bersama ada pegawai-pegawai dari Komdigi yang ditangkap oleh aparat hukum," Sekretaris Jenderal (Sekjen) Projo Handoko di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).
Ia mengakui, Budi Arie memang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sejak 17 Juli 2023. Ketua Umum Projo itu ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Menkominfo dengan tugas utama untuk memberantas judi online.
Menurut Handoko, ketika Budi Arie dilantik menjadi Menkominfo, situasi Indonesia sedang menghadapi judi online yang merajalela. Karena itu, Jokowi menunjuk Budi Arie untuk bisa memberantas judi online. "Jadi Budi Arie dilantik sebagai Menteri oleh Presiden, itu situasi kita waktu itu memang sudah terjadi situasi gawat mengenai maraknya judi online," ujar Handoko.
Ia mengatakan, banyak upaya pemberantasan judi online yang dilakukan Budi Arie selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menutup jutaan situs judi online. Ia menyebutkan, setidaknya terdapat 3,8 juta situs judi online yang ditutup oleh Budi Arie selama menjadi Menkominfo.
Tak hanya itu, menurut dia, Budi Arie juga menutup ribuan rekening bank dan dompet digital (e-wallet) yang terkait dengan judi online. Setidaknya, ada 7.000 rekening bank dan e-wallet yang ditutup oleh Menkominfo itu.
"Juga sebagai Menkom info Budi Arie menerbitkan kebijakan membatasan transfer pulsa maksimal 1 juta per hari. Ya kan kecuali agen pulsa ya, karena ternyata ini juga terkait dengan judi online. Keleluasaan dan transfer perusahaan antarteman antar pengguna juga menjadi terkait dengan judi online," kata Handoko.
Ia menambahkan, Budi Arie jug disebut telah berkoordinasi dengan perusahaan teknologi finansial untuk melakukan verifikasi terhadap 11.693 penyelenggara sistem elektronik. Bahkan, saat menjabat menjadi Menkominfo, Budi Arie juga menerbitkan Instruksi Menteri dan Keputusan Menteri untuk memberantas judi online.
Handoko menilai, Budi Arie juga pernah mencopot dan memutasi pegawai, pejabat, serta tenaga honorer, yang dicurigai terlibat judi online. Bahkan, Budi Arie juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan lembaga terkait lainnya untuk melakukan pemberantasan judi online.
Karena itu, Handoko menilai, adalah hal yang tidak tepat apabila Budi Arie disebut terlibat dalam kasus judi online. Menurut dia, Budi Arie merupakan salah satu pelopor dalam pemberantasan judi online. "Sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika