REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan di sektor yang ia pimpin. Salah satunya tentang mengantisipasi dan menghilangkan bahaya laten korupsi.
Erick menyampaikan hal ini saat menerima kunjungan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aries Marsudiyanto di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (11/8/2024) siang WIB. Ia menjamin semua sedang berjalan di jalur semestinya. Namun tentu saja masih ada yang harus diperbaiki.
"Program bersih-bersih BUMN yang sudah berjakan, di mana di awal-awal kita tahu banyak kasus yang waktu itu ada Asabri, Jiwasraya, Garuda, dan tentu sekarang sama, di periode kedua, program bersih-bersih BUMN itu harus terus dijalankan," kata sosok yang juga bertugas sebagai Ketua Umum PSSI itu.
Erick menerangkan fungsi BUMN sebagai benteng ekonomi nasional sangat vital. BUMN menjaga keseimbangan bagaimana implementasi ekonomi kerakyatan dan pelaksanaan penugasan proyek strategi nasional (PSN). Pada saat yang sama, memastikan pendapatan negara bisa optimal diperoleh.
Tentunya, dalam berbagai aktivitas tersebut membutuhkan transparansi prosesnya. BPPIK, jelas Erick, bakal memberikan penjelasan langsung terkait hal itu. Muaranya untuk sebuah progres positif yang selalu bisa dipertanggungjawabkan.
"Kita akan mensinergikan bagaimana pembangunan ini harus tentu ada pengendaliannya dan juga harus diinvestigasi kalau ada penyelewengan. Karena memang tidak mungkin kita menekan pertumbuhan sekadar hanya mendorong program-program ekonomi," ujar Menteri BUMN.
Ia melanjutkan, salah satu yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto adalah efisiensi anggaran. Erick memastikan Kementerian BUMN sudah melakukan itu. Sekarang terus disempurnakan.
Erick mencontohkan dari 114 BUMN kini tersisa 47. Itu salah satu bukti efisiensi. Artinya sejalan dengan arahan Presiden.
"Tetapi dengan jumlah BUMN yang sekarang tinggal 47 membuktikan ini sehat. 40-nya sehat, tujuhnya masih restrukturisasi. Jadi ini yang kita akan follow up dan saya rencana akan mengumpulkan semua direksi dan komisaris di waktu yang tepat."
Kementerian BUMN, jelas Erick, membuka pintu selebar-lebarnya jika ada yang harus diinvestigasi. Menurut dia, itu semua demi kehidupan berbangsa yang lebih maju dan menghilangkan budaya korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika