REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping yang antara lain membahas soal ekponomi biru dan tanggul laut raksasa atau "great sea wall".
"Dalam pembicaraan bilateral banyak hal yang diharapkan kerja sama yang akan dilanjutkan, salah satunya terkait dengan pengembangan di sektor 'blue economy' yaitu pendalaman dalam sektor yang berbasis maritim mulai dari energi, solar, sampai tentu di sektor 'fisheries' (perikanan)," katanya.
Pada Sabtu (9/11), kedua pemimpin menyaksikan penandatangan sejumlah kesepakatan "G to G" di bidang ekspor buah kelapa segar, perikanan tangkap berkelanjutan, ekonomi biru, sumber daya mineral, mineral hijau, sumber daya air, pendanaan makan bergizi untuk anak sekolah hingga keamanan maritim.
"Beberapa hal yang disampaikan oleh Presiden, Pak Prabowo dan juga mendapat respons baik dari Presiden Xi Jinping yaitu kerja sama yang menjadi proyek kebanggaan yaitu 'High Speed Train' Jakarta-Bandung, kemudian proyek ke depan Bapak Presiden menyampaikan terkait dengan 'Great Sea Wall' yaitu bendungan di utara Jawa," kata Airlangga yang ditemui Antara di Beijing pada Ahad.
Selain itu, Airlangga juga menyebut ada pembicaraan mengenai pengembangan kawasan "Two Countries Twin Parks" yaitu pengembangan kawasan industri di kedua negara.
"Kemudian juga berbagai kegiatan termasuk implementasi yang lebih dalam dari 'local currency settlement' atau LCS daripada 'payment system' karena itu juga penting. Nah selain pilar-pilar di bidang ekonomi ini juga dibahas," ungkap Airlangga.
Sementara di sektor keamanan juga ada pembahasan yang akan ditindaklanjuti oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari Indonesia dan China.
"Jadi suasananya sangat baik dan optimis dalam pertemuan juga membahas geopolitik termasuk situasi terakhir dari pilihnya Presiden Trump di Amerika," tambah Airlangga.
Terkait dengan hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS), menurut Airlangga, Indonesia tidak perlu khawatir karena sudah punya mekanisme "Indo-Pacific Economic Framework" yang sudah ditandatangani.
"Dan Amerika paham kita punya hubungan dekat dari segi investasi perdagangan itu dengan China. Jadi itu sebuah fakta dan kita masuk dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan China di Indo-Pacific maupun menjadi anggota Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) sehingga Amerika mendukung kita," jelas Airlangga.
Indonesia pun sedang dalam proses untuk masuk ke keanggotaan OECD yang menjadi salah satu panggung ekonomi AS.
"Jadi jelas kemarin Bapak Presiden juga menyampaikan Indonesia adalah negara yang non-blok, non-align sehingga kita bisa bekerjasama dengan siapa pun apalagi sesudah pertemuan Beijing, Presiden akan segera ke Washington," kata Airlangga.
Terkait pendanaan makanan bergizi, Airlangga mengakui bahwa Pemerintah China mendukung Pemerintah Indonesia.
"Karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini, dan itu juga sudah ada di APBN," tegas Airlangga.
Pemerintahan China mendukung program makan bergizi gratis yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan dicapainya kesepakatan pendanaan soal "Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia".
Hal tersebut dibacakan dalam acara penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping pada Sabtu (9/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika