REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Pasukan penjajahan Israel (IDF) disebut sudah mulai melakukan pencaplokan di Jalur Gaza. Langkah itu dinilai sejalan dengan rencana pembersihan etnis yang dijalankan Israel di Gaza.

Itay Epshtain, pakar hukum kemanusiaan internasional, mengatakan dalam sebuah postingan di X bahwa “Israel telah mencaplok 56 kilometer persegi wilayah Gaza, yang diberi nama ‘Wilayah Netzarim’”.

Israel memiliki rencana serupa untuk wilayah di Gaza Utara dan Rafah. “Gaza Utara dan Rafah  akan diakuisisi secara permanen, sementara 2,2 juta warga Palestina ditahan di Khan Younis dan Al Bureij,” kata Epshtain, yang juga merupakan penasihat khusus Dewan Pengungsi Norwegia (NRC). Secara total, luas Jalur Gaza hanya sekitar 365 km persegi, menjadikannya salah satu tempat terpadat di dunia.

Epshtain menekankan bahwa Dewan Keamanan PBB harus segera bertindak atas penggunaan kekuatan bersenjata Israel terhadap kedaulatan, integritas teritorial dan independensi politik Palestina. Tindakan Israel itu menurutnya melanggar larangan agresi wilayah yang diamanatkan Mahkamah Internasional.

Wilayah utara Gaza telah dikepung dan dibombardir Israel sejak dua bulan lalu. Pemboman Israel sejauh ini telah menyebabkan ratusan syahid, menambah panjang daftar lebih dari 43 ribu warga Palestina yang telah dibunuh di Gaza setahun belakangan.

Tak hanya itu, Israel juga menutup total akses bantuan kemanusiaan, makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan air bersih. Hal ini membuat sekitar 70 ribu warga yang bertahan di utara terancam meninggal karena kelaparan.

Surat kabar Israel Haaretz pada Ahad  menerbitkan editorial yang menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan militer Israel “melakukan operasi pembersihan etnis” di Gaza utara. Artikel tersebut mengutip koresponden militer surat kabar tersebut, yang, setelah mengunjungi wilayah tersebut bersama pasukan Israel pekan lalu, menyimpulkan bahwa wilayah tersebut tampak seperti dilanda “bencana alam”. Editorial tersebut menekankan bahwa kehancuran tersebut adalah “tindakan penghancuran manusia yang direncanakan.”

Dilaporkan bahwa seorang perwira senior, yang diidentifikasi oleh Guardian sebagai Brigadir Jenderal Itzik Cohen, komandan Divisi 162, mengatakan kepada wartawan: “Tugas saya adalah menciptakan ruang yang kosong...Kami memindahkan penduduk untuk perlindungannya, dalam rangka untuk menciptakan kebebasan bertindak bagi pasukan kita.”

Ketika ditanya apakah militer melaksanakan 'Rencana Jenderal', yang mencakup pembersihan etnis di wilayah tersebut dan membunuh warga Palestina yang masih tersisa, perwira tersebut menyangkal mengetahui hal tersebut, dan bersikeras bahwa tentara “bertindak berdasarkan instruksi [militer Israel]” Komando Selatan dan kepala staf.”

Dia menambahkan bahwa divisinya telah mengarahkan bantuan kemanusiaan dari “zona yang dibersihkan” di Gaza utara menuju selatan.  Pasukan Israel telah melarang masuknya makanan, air dan obat-obatan ke Gaza utara sejak mereka melancarkan serangan besar baru di wilayah tersebut – termasuk di Jabalia, Beit Lahia dan Beit Hanoun – pada awal Oktober.

Komite Peninjau Kelaparan (FRC) yang independen memperingatkan pada hari Sabtu bahwa ada “kemungkinan besar kelaparan akan segera terjadi di wilayah” di Gaza utara. Ketua UNRWA Philippe Lazzarini menuduh Israel mempersenjatai kelaparan terhadap penduduk Gaza, dan menegaskan bahwa kelaparan yang terjadi adalah “buatan manusia.”

Sedangkan Haaretz menyalahkan Netanyahu.“Penting untuk menyebutkan namanya,” tulis Haaretz. Mereka menyoroti bahwa pengusiran paksa penduduk Gaza utara dilakukan di bawah arahan komandannya, yang tunduk pada arahan kepemimpinan politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan menteri pertahanannya.  “Ketimbang menyebutnya ‘Rencana Jenderal’, kita seharusnya penyebutnya ‘Perintah Netanyahu’,” tulis editorial tersebut.

Apa itu Rencana Jenderal?

Ikuti Whatsapp Channel Republika