REPUBLIKA.CO.ID, BAKU -- Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan untuk melanjutkan semua komitmen terkait aksi iklim yang sudah disepakati oleh pemerintahan sebelumnya.
"Saya mewakili Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesannya. Presiden berkomitmen untuk meningkatkan aksi iklim Indonesia dan melanjutkan kebijakan yang ditetapkan oleh presiden sebelumnya," kata Utusan Khusus Presiden pada COP29, Hashim S Djojohadikusumo saat menyampaikan pesan nasional di depan kepala negara di konferensi perubahan iklim PBB/Conference of the Parties (COP 29) di Baku Azerbaijan, Selasa.
Hashim dalam pesan nasional yang dibacakannya tersebut mengatakan, Presiden Prabowo mempunyai visi pertumbuhan ekonomi delapan persen per tahun dan memastikan pembangunan yang ramah lingkungan, berketahanan, dan inklusif bagi seluruh rakyat.
"Visi ini menentukan misi kami untuk mengurangi emisi gas rumah kaca menuju net zero pada tahun 2060 atau lebih cepat dan menghindari satu miliar ton emisi karbon dioksida," tambah dia.
Upaya yang dilakukan dengan beralih dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil ke pembangunan berbasis energi terbarukan dengan tambahan 75 persen kapasitas pembangkit listrik. Jalur transmisi cerdas sepanjang 70.000 kilometer akan dibangun untuk menyalurkan energi ke seluruh pulau-pulau utama dan terpadat di Indonesia.
Indonesia juga akan mengembangkan jaringan pintar ramah lingkungan (green smart grid), menambah 42 gigawatt tenaga angin dan surya, meningkatkan kapasitas energi tiga kali lipat, sehingga totalnya menjadi 75 gigawatt.
Energi bersih yang terjangkau akan disediakan untuk mempercepat pertumbuhan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, menjamin ketahanan pangan, dan mengentaskan kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat sekaligus menyeimbangkan pertumbuhan, lingkungan hidup, dan keberlanjutan.
Selain itu juga akan menanam kembali lebih dari 12 juta hektar hutan yang rusak parah seiring berjalannya waktu, merevitalisasi lahan terdegradasi untuk meningkatkan produksi pangan, melindungi lautan demi kesejahteraan ekonomi biru, dan memberdayakan masyarakat lokal untuk ketahanan iklim dan pekerjaan ramah lingkungan yang berkualitas.
"Upaya kami memerlukan tiga faktor pendukung, yaitu kerangka kebijakan pertumbuhan ekonomi hijau komprehensif yang sedang kami selesaikan, investasi besar-besaran sebesar 235 miliar dolar, dan kolaborasi internasional," katanya.
Maka perlu memobilisasi sumber daya global dalam hal teknologi, keuangan, dan investasi, membentuk persatuan untuk memerangi pemanasan global dan merebut kembali hak umat manusia untuk bertahan hidup.
Ikuti Whatsapp Channel Republika