REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar FISIP Universitas Lampung Prof Arizka Warganegara, SIP, M.A, Ph.D menilai perjalanan diplomatik luar negeri Presiden Prabowo Subianto memiliki makna dan simbol strategis soal masa depan politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinannya.
"Perjalanan diplomatik luar negeri Presiden Prabowo kali ini mengandung makna yang berarti. Bukan hanya sebagai perjalanan pertama Prabowo sebagai Presiden, tapi menarik, melihat rute perjalanan yang dilakukan dimulai dari Tiongkok, Amerika Serikat, hadir pada forum APEC dan G-20 terakhir menuju London, Inggris untuk bertemu Raja Charles dan Perdana Menteri Inggris Raya," katanya dihubungi di Bandarlampung, Jumat.
Rute perjalanan ini dalam pandangan Prof Arizka mempunyai makna dan simbol strategis soal masa depan politik luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo.
Selain misi diplomatik Indonesia, lanjut dia, perjalanan ini bertujuan mendorong masuknya FDI (Foreign Direct Investment) bagi Indonesia.
Pada satu sisi, secara politik, Indonesia terlihat mencoba berdiri pada posisi tengah (non-blok) merujuk pada rute perjalanan terlihat sekali Presiden Prabowo mengakomodasi kepentingan Indonesia, baik di negara-nagara barat dan maupun timur secara proporsional.
"Dalam pandangan saya, ada banyak isu geopolitik yang harus disikapi dengan jeli, persoalan Laut Tiongkok Selatan (bagaimana sikap Indonesia terhadap agresivitas Tiongkok di wilayah ini), perang Ukraina-Rusia yang tidak kunjung usai, konflik Palestina dan Israel serta potensi krisis ekonomi global, di saat beberapa negara major ekonomi dunia dalam tren ekonomi yang tidak cukup baik, harus diakui merujuk pada beberapa indikator ekonomi, kondisi ekonomi global berada dalam situasi yang tidak menentu," ujar dia.
Kedatangan Prabowo ke beberapa negara ini mengindikasikan kebijakan luar negeri Indonesia mencoba menjaga keseimbangan kepentingan Indonesia pada negara-negara barat (Amerika Serikat, Inggris dll),dan timur, terutama Tiongkok sebagai ekonomi terbesar nomor 2 dunia saat ini, pola ini juga memberikan indikasi Prabowo akan meneruskan pola kebijakan politik non-blok.
Namun, kata Prof Arizka, akan lebih baik jika kebijakan luar negeri Indonesia berbasis pada kepentingan dalam negeri.
Pemerintahan Presiden Prabowo juga mesti memutuskan dengan segera dan jelas soal bagaimana kebijakan LN Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan, akan fokus pada aspek kebijakan luar negeri yang mana? misalkan, bagaimana sikap RI soal konflik di berbagai kawasan (Eropa Timur dan Timur Tengah)? Disputes di Laut Tiongkok Selatan? Bagaimana sikap RI soal perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok? Sikap RI soal kerja sama dengan negara-negara ASEAN? Soal keberlanjutan ASEAN Economic Community 2025.
Pada bagian lain, lanjutnya, kemenangan Donald Trump tentu akan mengubah peta dan sikap Amerika Serikat terhadap dunia, terutama dalam konteks kebiasaan Amerika Serikat tentu akan sama internal affairs Amerika Serikat adalah foreign policy-nya Amerika Serikat.
Era Trump, kemungkinan besar kebijakan LN Amerika Serikat akan fokus terhadap persoalan dalam negeri, terutama soal inflasi dan imigran.
Terdapat potensi besar bagi meredanya eskalasi perang Ukraina dan Rusia. "Pada sisi lain, kita belum dapat informasi yang jelas apakah kebijakan yang akan diambil oleh Trump soal Israel dan Palestina kembali? (dalam konteks ini kita berharap sebagai negara Muslim terbesar, Indonesia di bawah Presiden Prabowo bisa lebih aktif berperan menciptakan perdamaian di kawasan ini).
"Yang menjadi menarik melihat bagaimana sikap Trump terhadap politik di Kawasan Indopasifik, hal ini terkait juga dengan persaingan merebut pengaruh kawasan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dan trade war Trump terhadap Tiongkok ini mesti dibaca dengan cerdas oleh Pemerintahan Prabowo, tidak mudah menjaga keseimbangan, tapi mesti dilakukan," katanya.
Pada akhirnya, ujar dia, bagi Indonesia yang paling penting sekarang adalah menjaga keseimbangan kepentingan internal sebagai sebuah bangsa dan dinamika global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika