"Keikutsertaan Indonesia di COP29 ini ditandai dengan tekad yang kuat untuk tidak tergantung pada bantuan atau hibah, tetapi berfokus pada kemitraan yang saling menguntungkan," ujar Hanif pada sesi Media Briefing di Baku, Azerbaijan, dikutip dari keterangan resmi KLHK, Jumat (15/11/2024).

Pada kesempatan tersebut, Hanif mengungkapkan proses negosiasi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa  (UNFCCC) memang panjang. Namun telah ada langkah-langkah konkrit kerjasama dengan beberapa mitra untuk meningkatkan aksi mitigasi dan adaptasi di Indonesia, termasuk perdagangan karbon.

"Kita manfaatkan instrumen-instrumen yang telah mulai operasional dari Paris Agreement dan juga kerjasama bilateral di bidang pengendalian perubahan iklim. Kita juga akan galang para pihak di Indonesia untuk bergerak cepat segera menyusun agenda kerja dalam aksi konkrit paska COP 29 Baku yang membawa manfaat bagi Indonesia," kata Menteri LH.

Lebih lanjut, Hanif menggarisbawahi pentingnya kerja sama bilateral yang nyata dalam mengurangi emisi global. Salah satunya melalui perdagangan karbon yang transparan. Artikel enam dari Paris Agreement, khususnya mengenai perdagangan kredit karbon. Salah satu yang telah dilaksanakan sebagai bentuk kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jepang melalui mekanisme Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk pelaksanaan kerjasama perdagangan karbon.

"Perlu saya tegaskan juga bahwa peran pasar karbon adalah untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, untuk pencapaian NDC, bukan untuk tujuan ekonomi lainnya," tuturnya.

Mutual Recognition Arrangement Indonesia - Jepang yang diumumkan kepada komunitas internasional di COP29 Baku menjadi kerjasama bilateral yang pertama dengan MRA dengan panduan Artikel 6.2 Paris Agreement.

"Kita akan segera tindaklanjuti implementasi dengan pihak Jepang, dengan proporsi pemanfaatan kerjasama yang berimbang," kata Hanif.

Indonesia terus mendorong penggunaan energi terbarukan dan mengembangkan skema sertifikasi untuk emisi karbon melalui mekanisme yang ketat dan terstandarisasi, seperti Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia (SPEI). Pemerintah juga mengupayakan adanya roadmap yang jelas bagi sektor-sektor penyumbang emisi untuk mencapai batas emisi tertentu, serta mendorong sektor kehutanan dalam mengembangkan mekanisme offset karbon.

"Jadi sekali lagi saya tegaskan, kami di sini bukan untuk meminta bantuan, melainkan untuk menawarkan kemitraan, metodologi, dan kerja sama dalam konteks penurunan emisi gas rumah kaca," ungkap Hanif.

Indonesia bertekad untuk menyelesaikan roadmap perdagangan karbon dalam tiga bulan ke depan agar perdagangan karbon di tanah air dapat berjalan. Dengan langkah strategis dan kebijakan yang matang, Indonesia berharap dapat berkontribusi nyata dalam upaya global untuk mengurangi dampak perubahan iklim serta memastikan keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan.

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo juga menggelar berbagai pertemuan bilateral dan diskusi strategis memperkuat diplomasi dan kerja sama internasional dalam menangani krisis iklim. Hadirnya perwakilan tanah air di COP 29 sebagai langkah konkret menegaskan komitmen dalam pengurangan Emisi gas rumah kaca dan upaya berkelanjutan lainnya.