REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyarankan keluarga untuk mempertimbangkan tanggung jawab sosial sebelum memilih untuk tidak memiliki anak atau childfree.
“Kalau pemahaman (yang memutuskan childfree) ya atau paham tertentu yang ingin memprioritaskan pada aku, kenapa? Karena ada paham individualistik aku-nya, nah ini yang kita harus bisa geser pemahaman ini, karena kita hidup itu tentu keluarga, punya namanya ekologi sistem, kita harus punya tanggung jawab sosial terhadap keberlanjutan pembangunan,” kata Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Irma Ardiana saat dihubungi di Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Ia menyampaikan hal tersebut merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 yang menyatakan bahwa prevalensi perempuan childfree yang hidup di Indonesia sekitar delapan persen.
Menurut Irma, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia perlu memastikan bahwa keluarga bisa tergantikan dengan generasi penerusnya.
“Masalahnya, kita mau enggak bahwa kita tetap ingin pembangunan berkelanjutan? Kita enggak mau nanti pada suatu waktu dengan childfree yang makin masif jadi depopulasi, kan enggak mau begitu, kita mau tetap menunggu, artinya kita akan mempertahankan sebuah keluarga,” ujar dia.
Menurutnya, saat ini rata-rata jumlah anak perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya atau net reproduction rate secara nasional yakni 2,1.