REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi insiden kekerasan yang terjadi dalam proses Pilkada pada 17 November 2024 di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Hal ini menjadi perhatian serius bagi PKB.
Wakil Ketua Harian DPP PKB, Nadya Alfi Roihana mengecam keras peristiwa yang mengakibatkan tewasnya seorang saksi dari Pasangan Calon Jimad Sakteh. Nadya mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama yang terjadi dalam konteks demokrasi.
"Kekerasan ini tidak hanya melukai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang seharusnya dilandasi perdamaian dan persatuan,” kata Nadya di Jakarta pada Senin (18/11/2024).
Sebagai salah satu pilar utama demokrasi, Nadya mengingatkan Pilkada merupakan ajang bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi politiknya secara damai dan bermartabat. Nadya mendorong Pilkada menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan, bukan menjadi alasan untuk saling menyerang.
"Jangan biarkan fanatisme buta terhadap pasangan calon mengorbankan kedamaian dan kerukunan yang telah dibangun bersama," ujar Nadya.
Nadya juga mengatakan perbedaan pilihan adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun perbedaan itu menurutnya tidak boleh berujung permusuhan atau kekerasan. "Segala bentuk kekerasan hanya akan menciptakan luka sosial yang mendalam di masyarakat. Terlebih perpecahan yang ditimbulkan oleh konflik semacam ini sering kali membutuhkan waktu lama untuk dipulihkan," ujar Nadya.
Selain itu, Nadya menegaskan demokrasi tidak boleh mengorbankan kemanusiaan. Ia mendorong tidak ada pesta demokrasi seharga nyawa manusia. "Mari kita jaga Pilkada ini tetap damai, bermartabat, dan jauh dari kekerasan," ucap Nadya.
Sebelumnya, Pilkada Sampang 2024 memakan korban jiwa setelah saksi salah satu pasangan calon (paslon) tewas dikeroyok sejumlah orang pada Ahad (17/11/2024). Korban yang bernama Jimmy Sugito Putra merupakan saksi dari paslon Pilkada 2024 nomor urut 2, Slamet Junaidi-Ahmad Mahfudz (Jimad Sakteh).
Ikuti Whatsapp Channel Republika