REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan (DPPPA-KB Kalsel) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Satgas Stunting Kalsel menggulirkan program aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.
Kepala DPPPA-KB Provinsi Kalsel Sri Mawarni di Banjarbaru, Senin, mengatakan program tersebut membutuhkan dukungan dan keterlibatan kepada daerah dan mitra lain untuk menurunkan prevalensi stunting.
"Melalui kerja bersama multisektor dan multipihak maka target yang sudah ditentukan dapat tercapai dengan baik. Target yang telah ditetapkan prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada 2024 dapat diwujudkan," kata Sri.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPPA-KB Provinsi Kalsel Musryidyansyah menuturkan program penurunan angka stunting itu sesuai komitmen Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Provinsi Kalsel menurunkan prevalensi stunting dari 30 persen menjadi 24,6 persen atau terjadi penurunan sebesar 5,4 persen.
Musryidyansyah menyebutkan prestasi tersebut merupakan kerja bersama semua unsur pentahelix di Provinsi Kalsel termasuk urusan kesehatan yang esensial dan berdampak jangka panjang bagi generasi masa depan negara dan daerah.
"Untuk penanganannya juga perlu melibatkan banyak pihak dan banyak aspek secara berkelanjutan, seperti aspek kesehatan, aspek keluarga, maupun aspek perilaku," ujar dia.
Ia menyatakan intervensi terhadap percepatan penurunan stunting perlu dilakukan dengan pendekatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dari semua pemegang kebijakan di Provinsi Kalsel.
"Penanganan stunting menjadi tanggung jawab bersama, sehingga semua pihak harus lebih serius dan berkomitmen mempercepat penurunan stunting melalui kerja nyata, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja berkualitas," katanya.
Selain itu, juga membangun sinergi, kolaborasi, dan akselerasi bersama masyarakat, swasta, organisasi nonpemerintah, dunia usaha, dunia kerja, perguruan tinggi, serta pihak lainnya.
"Dengan adanya komitmen dan sinergi yang kuat serta cepat untuk menyelamatkan generasi bangsa ini dari ancaman stunting, maka dibutuhkan gerakan yang luar biasa," ucapnya.
Ia mengungkapkan kegiatan dan pendanaan untuk intervensi menyeluruh pada aspek sensitif dan spesifik itu, seperti pemenuhan akses air minum/air bersih, sanitasi, pembangunan kawasan lingkungan dan perumahan yang layak huni (sehat).
Kemudian, program penanggulangan kemiskinan, pendidikan (aspek pengetahuan/pemahaman masyarakat terkait kesehatan, khususnya dalam konteks pencegahan risiko stunting), pemberian tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan, dan pemeriksaan “Ante Natal Care” (ANC) bagi ibu hamil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika