REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Bupati/ Walikota 2024 akan dilaksanakan secara serentak di Indonesia pada 27 November nanti.

Kabupaten Sidoarjo memiliki dua calon kepala daerah yang siap memimpin kota udang bandeng ini selama lima tahun ke depan. Kurang dari satu bulan pelaksanaan Pilkada Sidoarjo 2024, bagaimana kesiapan kota petis dalam menentukan pemimpin baru mereka?

Apakah masyarakat masih antusias dalam Pilkada Sidoarjo tahun ini mengingat tiga pemimpin sebelumnya hattrick terlibat dalam kasus hukum?

Paslon Pilkada Sidoarjo 2024 Dinilai Kuat

Pakar politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) Dr Sufyanto Msi, mengatakan bahwa pada umumnya, jika pencalonan Pilkada Sidoarjo hanya diikuti hanya dua pasang calon saja, maka kompetisi politik sangatlah ketat. Hal tersebut menurutnya terjadi di hampir semua pesta demokrasi. 

“Perhitungan kami sebagai peneliti, akan optimistis di Pilkada Sidoarjo 2024 ini. Karena Sidoarjo hanya memiliki dua pasangan calon, yang keduanya memiliki basis yang kuat,” dosen yang biasa disapa Dr Sufy itu.

Ia berpendapat bahwa pasangan calon tidak bisa lagi mendasarkan jualan politiknya lewat asumsinya sendiri, tetapi harus sesuai dengan apa yang saat ini menjadi persoalan masyarakat Sidoarjo.

Di Sidoarjo, secara demografis, masyarakatnya terbagi menjadi dua, yakni agraris (pertanian) dan urban (pekerja di perkotaan). Jadi tawaran-tawaran yang harus diajukan oleh pason harus sesuai dengan jenis masyarakat yang ada.

Persoalan Masyarakat Sidoarjo yang Menjadi Catatan

Lalu apa saja persoalan yang kini tengah dihadapi oleh masyarakat Sidoarjo yang menjadi PR paslon di Pilkada Sidoarjo? Menurut Dosen ilmu politik itu, ada lima persoalan yang menjadi catatan dan PR bagi pemimpin kota Delta selanjutnya.

Perbaikan Infrastruktur

Dalam hal ini, Dr Sufy menitikberatkan pada kondisi jalan dan jembatan. 

“Ini problem yang sangat serius di Sidoarjo yang selama beberapa tahun ini tidak terselesaikan. Padahal jika dilihat dari APBD-nya sangat besar. Mungkin perlu ada prioritas-prioritas yang bisa membantu,” ucap pakar yang mendapat gelar doktor politik Unair itu.

Mengapa infrastruktur menjadi catatan penting? Menurut Dr Sufy, infrastruktur itu dibutuhkan oleh masyarakat urban di Sidoarjo yang tersebar di Waru, Sepanjang, Gedangan, hingga Porong untuk bekerja di daerah industri. 

Sedangkan masyarakat agraris yang tersebar di Wonoayu, Tarik, Prambon, dan sekitarnya, juga membutuhkan infrastruktur sebagai mobilitas mereka untuk membawa hasil pertanian.

Kebutuhan Pertanian

Selain infrastruktur, bidang pertanian juga menjadi sorotan. Utamanya tentang penyediaan pupuk dengan harga terjangkau yang tengah menjadi persoalan nasional.

“Walau ini adalah persoalan nasional, tapi kepala daerah diharap bisa membantu menyelesaikannya. Karena dalam beberapa dekade, perkara ini belum terselesaikan,” peneliti utama Lembaga Penelitian The republic Institute tersebut.

Ia mengatakan bahwa hal ini bisa terjadi karena selama ini pembangunan di Sidoarjo hanya difokuskan pada pembangunan di daerah kota, belum menyebar sepenuhnya.

Harga Komoditas Pertanian 

Misalkan saja harga gabah. Saat musim panen tiba, harga gabah cenderung lebih murah yang membuat petani tepuk jidat karena “modal” mereka merawat sawah, dalam hal ini pupuk dan lain-lain, terbilang cukup tinggi. Tapi mereka mendapati harga jual yang cukup tinggi.

Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok

Selain komoditas pertanian, kestabilan harga bahan pangan juga perlu diperhatikan. Ada saat tertentu yang membuat harga bahan pokok melambung tinggi. Hal tersebut tentu harus distabilkan segera sehingga membutuhkan langkah cepat dari pemangku kebijakan.

Permodalan UMKM

“Mudahnya mendapatkan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha juga menjadi persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Sidoarjo,” kata Dr Sufy.

Itu menjadi tantangan para paslon untuk meyakinkan masyarakat bahwa kelak saat memimpin, mereka bisa menjaga keseimbangan ekonomi di Sidoarjo dalam berbagai sektor.

Apa Masyarakat Trauma dengan Pemimpin Mereka?

Masyarakat Sidoarjo sudah “auto pilot” selama tiga kepemimpinan yang pernah menjabat. Ketiganya telah terjerat kasus hukum saat masih menjadi bupati Sidoarjo. 

Hal tersebut terjadi sejak pelaksanaan Pilkada Sidoarjo langsung secara serentak sejak 2005 lalu, hingga Pilkada 2020.

Lantas di Pilkada Sidoarjo 2024 ini, apakah masyarakat masih antusias dalam partisipasi di momen demokrasi ini?

Menurut Dr Sufy, di Jawa Timur, sudah di atas 8 persen% masyarakat mengetahui jika pada 27 November nanti akan ada pemilihan kepala daerah (gubernur dan bupati/ wali kota). Artinya, sebenarnya antusiasme masyarakat masih tinggi. 

Dosen program studi Ilmu Komunikasi itu mengatakan “Saya kira, dua calon pasangan daerah yang akan bertarung ini menjadi agenda tersendiri,”.

Menurutnya, hal tersebut menjadi pelajaran untuk meyakinkan publik bahwa kepala daerah ke depan tidak akan mengalami sejarah dan masalah yang sama dengan para pendahulunya.

Bagaimana Pemimpin Sidoarjo yang Ideal?

“Karena saat ini masyarakat Sidoarjo menghadapi masalah yang kompleks, maka pemimpin yang dibutuhkan adalah selain dia yang memiliki jiwa leadership, tapi juga akuntabel dan transparan,” terangnya.

Selain itu, lanjut Dr Sufy, dibutuhkan juga pemimpin yang bisa membangun kepemimpinan kolaboratif. Hal itu dikarenakan Sidoarjo memiliki banyak potensi yang bisa dikolaborasikan.

“Saya kira masyarakat Sidoarjo tidak putus asa dalam ikhtiar politik ini. Karena melalui Pilkada Sidoarjo 2024 ini, masyarakat sedang menyiapkan pemimpinnya untuk membawa Sidoarjo yang lebih baik,” papar Dr Sufy.

Oleh karena itu, lanjutnya, masyarakat harus bisa mempertimbangkan berbagai aspek dari paslon itu, mana yang terbaik dari yang baik. Karena kedua paslon adalah putra terbaik Sidoarjo.

“Intinya, pemimpin Sidoarjo nantinya harus membumi. Karena mereka hadir dalam rangka menjawab persoalan yang terjadi,” pesan Dr Sufy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika