REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta melakukan sosialisasi terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta kepada kaum disabilitas di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (23/11/2024). Sosialisasi itu dilakukan agar pelaksanaan Pilgub Jakarta bisa berlangsung secara inklusif untuk semua kalangan.
Ketua KPU Provinsi Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, salah satu prinsip dalam pemilihan umum adalah tersedianya akses untuk semua kalangan. Karena itu, pihaknya memastikan pelaksanaan Pilgub Jakarta dapat dilakukan secara nyaman oleh setiap kalangan.
"Makanya KPU ingin konsep pemilu yang inklusif, pemilu yang ramah teman-teman disabilitas," kata dia di Velodrome Rawamangun, Sabtu sore.
Dalam sosialisasi itu, KPU mengundang 18 komunitas atau organisasi disabilitas yang ada di Jakarta. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi terkini kepada para disabilitas terkait Pilgub Jakarta.
Menurut dia, KPU juga telah menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana untuk memudahkan para disabilitas menyalurkan hak suaranya ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November mendatang. Salah satunya dengan menyiapkan TPS senyaman mungkin untuk para pemilih, termasuk disabilitas.
"Selain itu kami juga punya ABTN (alat bantu tuna netra). Itu untuk menjamin teman-teman tuna netra menggunakan hak pilih secara mandiri," kata Wahyu.
Ia menjelaskan, ABTN itu akan tersedia satu unit di masing-masing TPS. Nantinya, pemilih tuna netra dapat menggunakan ABTN itu secara bergantian ketika pemungutan suara dengan dibantu oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
"Jadi itu bukan surat suara khusus, melainkan alat bantu untuk mereka (tuna netra)," kata dia.
Selain menggunakan alat bantu, para disabilitas juga bisa menyalurkan hak pilihnya dengan didampingi oleh petugas atau anggota keluarganya. Namun, pendamping yang mendampingi harus menandatangani surat pernyataan pendamping, yang isinya tidak boleh mengungkap pilihan orang tersebut ketika dia mencoblos.
Menurut Wahyu, sosialisasi kepada para disabilitas ini penting untuk dilakukan. Sebab, total pemilih disabilitas di Jakarta cukup tinggi angkanya.
"Di Jakarta itu ada 72 ribu lebih (pemilih disabilitas) yang masuk DPT, dan kami yakin data itu bisa jadi lebih kecil daripada yang sesungguhnya. Karena ada teman-teman disabilitas yang keluarganya tuh enggak mau diketahui," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika