Selasa 26 Nov 2024 12:33 WIB

Erick-BPOM Sepakat Akselerasi Sertifikasi UMKM Binaan

Kementerian BUMN telah memiliki program jangka panjang untuk mendukung UMKM.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha
Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar di kantor BPOM, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Foto: Republika/Muhammad Nursyamsi
Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar di kantor BPOM, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuannya dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar di kantor BPOM, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

"Visi Bapak Presiden Prabowo Subianto mengharapkan Indonesia menjadi negara mandiri karena kita memiliki semua yang telah diberikan oleh Allah SWT," ujar Erick.

Baca Juga

Dalam waktu dekat, Erick dan BPOM akan terus menyelaraskan program-program untuk memastikan UMKM dapat berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional, sejalan dengan visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran. Erick menilai hal ini sejalan dengan komitmen pemerintahan Prabowo yang menekankan seluruh kementerian dan lembaga harus saling mendukung dan menopang untuk memastikan visi tersebut dapat terwujud secara konkret.

Dalam pertemuan tersebut, Erick dan Taruna Ikrar berdiskusi mengenai sinergi untuk mempermudah UMKM, termasuk mempercepat sertifikasi produk pangan dan nonpangan. Erick menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk membangun ekosistem UMKM yang kuat.

"Pak Taruna Ikrar bukan orang baru buat saya, kita sering berdiskusi sebelumnya, terutama saat pandemi Covid-19. Alhamdulillah, kini kita bertemu lagi dan sepakat untuk memudahkan UMKM agar bisa tumbuh dan berkembang," ucap Erick.

Erick menjelaskan Kementerian BUMN telah memiliki program jangka panjang untuk mendukung UMKM. Salah satu langkah konkret adalah kebijakan tender di bawah Rp 15 miliar yang diwajibkan untuk melibatkan UMKM.

"Ini bukan program yang bergantung pada siapa direksinya atau menterinya, tetapi program kontinu yang sudah berjalan hampir lima tahun. Saat ini, ada sekitar 50 ribu UMKM yang masuk dalam ekosistem BUMN, dengan 90 persen di antaranya bergerak di sektor pangan. Artinya program pertama mungkin beberapa bulan ke depan kita tuntaskan bagaimana semua bisa tersertifikasi," lanjut Erick. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement