REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan, sebanyak 50 ribu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah masuk dalam ekosistem tender Kementerian BUMN di bawah Rp15 miliar. Data itu akumulasi sejak adanya kebijakan tersebut yang telah ditetapkan mulai 2020 hingga 2024.

"Ini sudah berjalan hampir lima tahun. Dan sudah ada 50 ribu UMKM yang masuk ke dalam ekosistem ini," kata Erick di sela Penandatangan Nota Kesepahaman BPOM dan Kementerian BUMN dengan tema 'Koordinasi dalam Mendukung Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Produk UMKM di Bidang Obat dan Makanan' di Jakarta, Selasa (27/11/2024).

Dia menyampaikan, dari 50 ribuan UMKM yang masuk dalam ekosistem tender di bawah Rp 15 miliar, mayoritas bergerak di bidang pangan. Meski begitu, Erick tidak menyebutkan angka atau nominal dari tender yang telah didapatkan oleh pelaku UMKM.

"Alhamdulillah itu sudah terkumpul 50 ribu UMKM yang mungkin 90 persen juga makanan," ujar Erick.

Dalam kesempatan itu, ia meminta agar seluruh tender proyek Kementerian BUMN di bawah Rp 15 miliar harus mengambil dari UMKM. Selama ini, menurut Erick, tender proyek BUMN yang berkolaborasi dengan UMKM sudah berjalan melalui program Pasar Digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PaDI UMKM).

Selain itu, Erick menegaskan agar tender tidak boleh diikuti oleh orang-orang yang masih memiliki hubungan keluarga dengan perusahaan yang mengajukan proyek.

"Tender di perusahaan-perusahaan BUMN yang nilainya di bawah Rp 15 miliar itu harus UMKM, tidak boleh keluarganya, pengelola BUMN atau yayasannya atau anak dan cucunya," katanya menegaskan.

Erick menjelaskan, Kementerian BUMN telah memiliki banyak program untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Dia juga memastikan program tersebut terus berjalan pada era Presiden Prabowo Subianto.

Erick menegaskan, pentingnya langkah konkret dalam mendukung kemandirian ekonomi dan memperkuat sektor UMKM sesuai arahan Presiden Prabowo. Dia menyebut, pemerintah memiliki peta jalan yang mencakup target tiga bulan, satu tahun, hingga lima tahun untuk mencapai tujuan tersebut.

Langkah tersebut mencakup penguatan fondasi UMKM melalui penyediaan sertifikasi, pendanaan, akses pasar, dan berbagai dukungan lainnya. Dengan strategi ini, pemerintah berkomitmen memastikan UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan sekaligus menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

"Jadi insya Allah kita kerja konkret untuk bisa menuntaskan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) bagaimana kita jadi negara mandiri dan kita juga memastikan UMKM kita punya fondasi yang jelas baik dari sertifikat, pendanaan, market, dan lain-lainnya," kata Erick.

Dalam kesempatan itu, Ercik juga menyebut, sekitar 21,2 juta ibu usahawan mengakses pembiayaan melalui program membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) guna mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat usaha mikro dan kecil.

Dalam Program tersebut, para ibu usahawan ultra mikro rata-rata menerima pembiayaan antara Rp1 juta hingga Rp 5 juta guna mendukung pengembangan usaha mereka di berbagai sektor produktif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika