REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai Indonesia bisa mengambil peluang dari potensi perang dagang AS dan China. Itu disampaikan Esther merespons rencana Donald Trump yang akan mengenakan tarif tambahan 10 persen pada produk-produk China saat dia dilantik sebagai presiden AS pada Januari 2025. 

Ini memicu kekhawatiran akan terjadinya perang dagang baru antara dua negara adidaya tersebut. 

Saat dihubungi di Jakarta, Esther menilai Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan perang dagang tersebut, terutama untuk produk-produk elektronik.

Namun, peluang tersebut hanya akan terwujud jika Indonesia mampu meningkatkan daya saing produknya. Menurutnya, Indonesia harus mampu menekan biaya produksi dan harga produk agar bisa mengisi kekosongan pasar AS yang ditinggalkan China. 

Selain itu, perjanjian multilateral juga sangat krusial untuk memperluas jaringan perdagangan internasional. "Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam persaingan global ini,” kata Esther, Rabu (27/11/2024). 

Lebih lanjut, Esther mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman perang dagang AS dan China yang terjadi pada 2019, Vietnam menjadi negara yang paling diuntungkan. Dengan memanfaatkan kedekatan geografis dan banyaknya perjanjian perdagangan, Vietnam diprediksi akan kembali menjadi tujuan transit produk-produk China menuju pasar AS.

"Sehingga produk China dikirim ke Vietnam dulu dan diekspor melalui Vietnam dengan label made in Vietnam," ujar dia. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan bahwa tarif impor tinggi yang kemungkinan bakal diterapkan Trump saat menjabat sebagai presiden AS tidak hanya akan berdampak terhadap China, tetapi juga negara-negara ASEAN. 

Ia mengatakan pemerintah akan mengantisipasi kebijakan Trump tersebut. "Tidak hanya China, negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan lainnya mungkin juga akan dijadikan fokus terhadap pengenaan tarif impor ini," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, 13 November 2024.

Ikuti Whatsapp Channel Republika