REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Pemerintah Australia mengatakan mereka berada di jalur yang tepat dalam upaya pencapaian pemangkasan emisi tahun 2030. Australia tetap yakin dengan target pemangkasan emisi, meski sebelumnya terdapat kekhawatiran penggunaan energi terbarukan di seluruh negeri tidak cukup cepat untuk memenuhi target tersebut.
Data Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan dan Air Australia menunjukkan, berdasarkan perkiraan saat ini, pada tahun 2030 emisi Australia akan turun 42,6 persen di bawah tingkat tahun 2005. Lebih rendah dari perkiraan dua tahun sebelumnya yang sebesar 32 persen.
Dikutip dari BNN Bloomberg, Rabu (27/11/2024) pemerintah Australia mengatakan berdasarkan anggaran emisi dari 2021 sampai 2030 diperkirakan pemangkasan emisi masih di bawah 3 persen dari target. Pada Februari mendatang, negara-negara penandatangan Perjanjian Paris harus mengajukan target pemangkasan emisi yang ditetapkan sendiri (NDC) ke PBB.
Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia Chris Bowen belum mengungkap kerangka waktunya. Australia sedang bersiap-siap menggelar pemilihan umum pada bulan Mei 2025 mendatang. Aksi iklim kemungkinan akan menjadi titik perbedaan di antara partai-partai terbesar.
Pemerintah Partai Buruh yang berhaluan moderat-kiri berusaha memulihkan reputasi internasional Australia sebagai negara yang lamban dalam aksi iklim. Pemerintah Perdana Menteri Anthony Albanese mengesahkan target aksi iklim pertama di negara itu yaitu pengurangan emisi sebesar 43 persen dari tingkat emisi tahun 2005 pada tahun 2030.
Meskipun target ini membawa Australia sejajar dengan negara-negara seperti Kanada dan Jepang, target ini tidak terlalu ambisius dibandingkan dengan target yang dijanjikan Uni Eropa dan Inggris.
Bowen juga ingin meningkatkan investasi hijau untuk mendorong peluncuran proyek-proyek energi terbarukan berskala besar di seluruh negeri.
Di saat yang sama, oposisi Koalisi Liberal-Nasional mengkritik transisi energi nasional di bawah pemerintahan Partai Buruh. Mereka mengatakan transisi ini menaikkan tarif listrik dan mengusulkan pencabutan larangan penggunaan energi nuklir untuk mencapai target nol-emisi pada 2050.
Baru-baru ini Australia juga menyetujui perpanjangan tiga tambang batu bara, yang memicu kritik terhadap pemerintahan Albanese dan upayanya untuk mengendalikan emisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika