REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL - Implementasi solusi dua negara, termasuk pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh berdasarkan perbatasan 1967 beserta Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, adalah "fundamental" bagi perdamaian di Palestina, kata Presiden China Xi Jinping.
Xi menekankan kepentingan mendesak untuk menghentikan perang serta dan meredakan ketegangan di kawasan dengan sepenuhnya melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, menurut pernyataan Dewan Negara China, Rabu (27/11/2024).
Pemimpin China itu kembali menegaskan dukungan negaranya pada hak-hak "sah" rakyat Palestina, termasuk hak atas kenegaraan, eksistensi, dan hak untuk kembali ke tanah mereka.
Dia juga menyerukan keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa serta penyelenggaraan konferensi perdamaian internasional yang inklusif dan efektif.
China, lanjut Xi, akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mengakhiri perang serta memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
China juga akan terus mendorong upaya menuju resolusi yang "komprehensif, adil, dan langgeng" berdasarkan kerangka solusi dua negara, ujarnya.
Sementara itu, Kelompok G7 pada Selasa (26/11/2024) mengeluarkan seruan tegas bagi penghentian kekerasan, yang terus meningkat di Timur Tengah, serta memperingatkan dampak serius dari konflik yang berkepanjangan terhadap kemanusiaan dan geopolitik.
Dalam pernyataannya, G7 menegaskan pentingnya gencatan senjata segera, khususnya di Jalur Gaza dan sepanjang Garis Biru di Lebanon. Kelompok tersebut juga menyerukan kepatuhan pada hukum internasional dan peningkatan bantuan kemanusiaan.
G7 menyampaikan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang semakin intensif di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan sepanjang Garis Biru. Kelompok itu menyoroti dampak buruk terhadap warga sipil dan infrastruktur penting.
BACA JUGA: Serangan Hizbullah Paling Besar Paksa Jutaan Warga Israel Sembunyi, Ini Kata Pakar Militer
Pernyataan tersebut juga menyoroti krisis pengungsian di Lebanon karena semakin banyak orang telantar dan pengungsi mencari perlindungan akibat konflik antara Israel dan Hizbullah.
G7 mendesak semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional dan memprioritaskan kembalinya para pengungsi secara aman ke tempat mereka berasal.
Dalam konteks kekerasan itu, kelompok G7 mengecam serangan terhadap Pasukan Interim PBB di Lebanon (UNIFIL) yang telah melukai sejumlah penjaga perdamaian serta merusak fasilitas. G7 menyerukan penguatan peran UNIFIL dan Angkatan Bersenjata Lebanon untuk menjaga stabilitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika