REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Masuknya satelit berorbit rendah seperti Starlink ke pasar Indonesia memunculkan protes dari pelaku usaha industri telekomunikasi di Tanah Air. Para pelaku usaha itu berencana meminta Kementerian Informasi dan Digital (Komdigi) mengatur ulang tata niaga telekomunikasi agar tak ada dominasi satu pihak tertentu.

“Kami memahami kegelisahan dari penyelenggara operator lokal dengan masuknya Starlink ke pasaran Indonesia. Tapi bagi masyarakat, kehadiran satelit berorbit rendah seperti Starlink bisa membuat internet jadi lebih murah. Jadi baiknya bersinergi saja,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh dalam keterangannya, Selasa (3/12/2024).

Untuk diketahui, penyedia layanan internet lokal yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berencana melayangkan surat ke Komdigi untuk mengatur ulang tata niaga telekomunikasi seiring kajian Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Kajian KPPU menyebut keberadaan satelit orbit rendah berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat jika masuk ke bisnis direct to cell atau layanan internet langsung ke telepon seluler.

Oleh mengatakan, operator lokal perlu beradaptasi dengan teknologi masuknya satelit berorbit rendah ke layanan direct to cell. Menurutnya, masuknya satelit berorbit rendah ke pasar direct to cell akan menguntungkan masyarakat karena mendapatkan layanan internet lebih cepat dengan harga lebih murah.

“Jadi penyedia layanan internet eksisting harus bisa bersinergi atau berkolaborasi dengan penyedia layanan satelit berorbit rendah ini agar masyarakat bisa lebih diuntungkan,” katanya.

Politikus PKB ini mengungkapkan, saat ini layanan internet Indonesia masih belum sepenuhnya merata. Penyedia layanan internet eksisting masih kesulitan menjangkau wilayah terluar, tertinggal, dan terpencil.

“Keberadaan satelit berorbit rendah ini akan memastikan penetrasi internet masuk ke wilayah-wilayah tersebut sehingga memberikan dampak besar, baik secara sosial maupun ekonomi,” katanya.

Legislator Jabar XI ini mengakui jika saat ini layanan satelit berorbit rendah seperti Starlink belum banyak memberikan kontribusi pemasukan keuangan negara. Menurutnya, hal itu tergantung negoisasi Pemerintah Indonesia dengan Starlink.

“Pemerintah bisa melakukan negoisasi ulang terkait kontribusi Starlink ke kas negara. Kami yakin pemerintah punya otoritas kuat untuk menciptakan win-win solution dengan produsen Starlink, karena kalau mereka kita larang jualan di Indonesia, mereka juga tidak bisa apa-apa,” katanya.

Komdigi, lanjut Oleh, bisa terbitkan regulasi tata kelola satelit berorbit rendah dengan lebih tegas. Aturan main tersebut satu sisi harus mengakomodasi sisi fairness penyelenggaraan layanan internet di Indonesia, di sisi lain tidak menolak modernisasi teknologi yang menguntungkan masyarakat luas.

“Kami mendesak Komdigi membuat aturan main jelas terkait keberlangsungan penyelenggaraan layanan internet dari satelit berorbit rendah atau dari operator eksisting,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika