REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Organisasi advokasi dan hak-hak sipil Muslim terbesar di Amerika Serikat, Council on American-Islamic Relations (CAIR), menegaskan kembali seruannya kepada Senat untuk menolak pencalonan Pete Hegseth sebagai Menteri Pertahanan setelah laporan bahwa ia berulang kali menyerukan "bunuh semua Muslim" pada 2015.
CAIR sebelumnya meminta Senat untuk menolak Hegseth karena seruannya untuk penghancuran Masjid Al-Aqsa, dukungan untuk kejahatan perang, dan atas fitnah masa lalunya yang menargetkan Muslim dan Islam.
Dalam sebuah pernyataan, Direktur Eksekutif Nasional CAIR Nihad Awad mengatakan, berdasarkan pandangan dan tindakannya saat ini, jelas bahwa Hegseth sama sekali tidak pantas sebagai calon menteri pertahanan.
"Siapa pun yang, bahkan dalam keadaan mabuk, menyerukan pembantaian semua anggota agama telah mendiskualifikasi dirinya dari memegang posisi penting yang pasti akan berinteraksi dengan perwakilan negara-negara mayoritas Muslim," katanya dikutip dari situs resmi CAIR, Selasa (3/12/2024).
Ia juga mencatat bahwa Hegseth memiliki tato bertuliskan "Deus Vult," bahasa Latin yang berarti "Tuhan menghendakinya." Frasa itu adalah seruan perang Perang Salib Pertama.
Dalam beberapa pekan mendatang dan sesi Kongres berikutnya, CAIR juga berencana untuk meminta anggota Senat Amerika Serikat untuk meneliti dan menolak calon kabinet ekstremis berdasarkan catatan publik dan posisi masing-masing individu yang menunjukkan sejarah intoleransi, ekstremisme, atau kesetiaan kepada kepentingan asing di atas prioritas Amerika.
BACA JUGA: AS-Israel Main Mata di Suriah dan Bangkitnya Pemberontak, Susul Gaza Lebanon?
CAIR menyambut baik keputusan pemerintahan Donald Trump untuk tidak menunjuk mantan Duta Besar PBB Nikki Haley dan mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk menduduki jabatan di pemerintahan baru.
CAIR mendesak Presiden terpilih Trump untuk menunjuk pejabat kebijakan luar negeri yang akan menghormati hukum internasional dan memprioritaskan kepentingan Amerika di atas kepentingan negara asing mana pun, termasuk pemerintahan Benjamin Netanyahu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika