REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV-Tentara Israel telah mengambil langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membatasi para komandan senior dan tentara bepergian ke luar negeri karena kekhawatiran bahwa mereka dapat ditangkap atas perintah dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atau pengadilan setempat, Yediot Ahronot melaporkan pada hari Rabu (4/12/2024). 

Dikutip dari Aljazeera, Kamis (5/12/2024), koresponden militer surat kabar tersebut, Yoav Zeitoun, melaporkan bahwa langkah-langkah tersebut termasuk meminta beberapa komandan dan tentara untuk tidak bepergian ke luar negeri, meminta mereka untuk segera kembali ke Israel, meminta mereka untuk menghapus foto-foto dan video yang diposting di media sosial yang mengutuk mereka karena telah melakukan kejahatan perang di Gaza, serta tidak menunjukkan lokasi mereka saat bepergian.

Selain Mahkamah Pidana Internasional yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Galant atas kejahatan perang, wartawan tersebut mengungkapkan bahwa organisasi-organisasi yang mendukung perjuangan Palestina di luar negeri telah menyiapkan “daftar hitam” para pemimpin dan tentara penjajah untuk mengadili mereka secara hukum di negaranya.

Organisasi-organisasi di Eropa

Dia menjelaskan bahwa hal ini mengancam mereka untuk ditangkap atau dituntut secara hukum oleh pengadilan setempat, bahkan di negara-negara yang bukan penandatangan Perjanjian Den Haag, seperti Amerika Serikat, Cina dan India.

Wartawan itu mengatakan bahwa organisasi-organisasi itu, yang sebagian besar aktif di Eropa, mempublikasikan nama-nama dan foto-foto para prajurit secara online dan mengikuti unggahan mereka di media sosial.

Ketika foto atau informasi tentang keberadaan tentara di negara-negara tertentu dipublikasikan, organisasi-organisasi ini mengajukan pengaduan kepada pihak berwenang setempat di negara-negara tersebut, yang membuka pintu untuk penyelidikan atau bahkan penangkapan.

Israel telah mendeteksi sekitar 30 ancaman hukum terhadap para tentara dan perwira yang berpartisipasi dalam operasi militer di Gaza, beberapa di antaranya berencana untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.

Langkah-langkah Israel

Koresponden melaporkan bahwa tentara Israel mengandalkan sistem penilaian risiko untuk membantu para tentara mengidentifikasi negara-negara yang dapat dikunjungi tanpa risiko hukum. Negara-negara ini, yang mungkin telah mengadopsi undang-undang setempat yang dapat membahayakan tentara Israel, termasuk Afrika Selatan dan beberapa negara Eropa.

BACA JUGA: AS-Israel Main Mata di Suriah dan Bangkitnya Pemberontak, Susul Gaza Lebanon?

Dia mencatat bahwa ICC nantinya dapat beralih untuk menyelidiki para perwira militer yang mengawasi operasi militer di Gaza, seperti komandan brigade atau bahkan kepala staf.

Meskipun ekspektasi saat ini menunjukkan bahwa pengadilan mungkin akan berfokus pada komandan militer senior, penuntutan terhadap tentara dapat terjadi jika bukti-bukti yang memberatkan dikumpulkan melalui media atau internet.

Sumber-sumber pemerintah dikutip mengatakan bahwa Israel telah membentuk gugus tugas antara kementerian pertahanan dan kementerian luar negeri, di samping penuntutan militer, untuk mengatasi ancaman-ancaman ini dan memantau perubahan-perubahan dalam undang-undang lokal di berbagai negara yang dapat mempengaruhi tentara Israel

Ikuti Whatsapp Channel Republika