REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akhirnya menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025, Jumat (29/11/2024)
Agenda Rapat Paripurna ke 6 yang berlangsung di Kantor DPRD Kalimantan Tengah dipimpin oleh Ketua DPRD Arton S. Dohong dan dihadiri Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) M. Katma F. Dirun mewakili Gubernur H Sugianto Sabran.
Pada kesempatan itu, Gubernur Kalteng dalam pidatonya yang dibaca Plt. Sekda M. Katma F. Dirun menyampaikan bahwa, persetujuan bersama antara Gubernur dengan DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut merupakan bagian dari proses perencanaan dan penganggaran daerah, yang telah melalui proses pembahasan secara komprehensif berdasarkan kajian, koreksi, dan juga perbaikan dari para anggota dewan.
“Mulai dari rapat konsultasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan badan anggaran dewan, pendapat badan anggaran dewan, pemandangan umum anggota dewan, laporan hasil rapat kerja komisi-komisi dewan, hingga penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi,” ucap Plt. Sekda.
Menurut Sekda, raperda APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini, selanjutnya akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan Evaluasi. Dikatakannya Raperda tentang APBD yang disetujui pada hari ini merupakan pokok-pokok kebijaksanaan anggaran daerah untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
“Dan seluruh kebijakan anggaran tersebut tertuang dalam program kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng serta disusun menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang baru, dan merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dalam rangka menyatukan data pembangunan daerah seluruh Indonesia,’’ imbuhnya.
Selanjutnya, kepala daerah akan segera menetapkan peraturan gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025, yang merupakan anggaran manajemen dari pelaksanaan APBD 2025. “Setelah Raperda APBD mendapat persetujuan menteri dalam negeri,’’ tambah Katma.
Lebih lanjut secara ringkas Katma mengungkapkan, rincian APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025, terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 9,3 trilliun; belanja daerah sebesar Rp 10,2 triliun, defisit sebesar Rp 900 Miliar. Sementara penerimaan pembiayaan sebesar Rp 900 miliar; dan pembiayaan netto sebesar Rp 900 Miliar.
Secara khusus ia juga mengingatkan dan meminta perhatian yang sungguh-sungguh dari semua kepala perangkat daerah, untuk meningkatkan kinerja, dengan melakukan upaya penajaman prioritas dan benar-benar mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan. “Sehingga dana yang terbatas itu dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, untuk memperoleh hasil yang optimal,” tandasnya.
Rapur ke-6 tersebut diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Gubernur dengan DPRD terhadap Raperda APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
Tampak hadir para Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng dan anggota DPRD Prov. Kalteng, anggota pendukung Forkopimda Prov. Kalteng, para Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekda Prov. Kalteng, Kepala OPD dan Instansi vertikal Pemprov. Kalteng.
Ikuti Whatsapp Channel Republika