REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lebih dari 3.000 orang di industri film, termasuk Bong Joon-ho sutradara Parasite (2019) dan Park Chan-wook sutradara Decision to Leave (2022), menyerukan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Seruan ini disampaikan oleh Asosiasi Krisis dan Pemulihan Industri Film Korea Selatan pada hari Ahad.
Petisi tersebut dibuka selama 30 jam dari Kamis hingga Jumat, dan mengumpulkan tanda tangan dari 3.007 individu dan 81 organisasi. Awalnya, aktor Gang Dong-won dan Son Ye-jin disebut ikut serta dalam petisi, namun belakangan diklarifikasi nama tersebut milik individu non-aktor yang kebetulan memiliki nama serupa.
Asosiasi telah mengirimkan kembali daftar nama yang terlibat dalam petisi, lengkap dengan jabatan mereka untuk menghindari kebingungan lebih lanjut. Namun bagaimanapun secara total, ada 239 aktor yang turut menandatangani petis, selain dari mahasiswa, kritikus, agen pemasaran, produser, kru film dan penonton bioskop.
“Deklarasi darurat militer pada hari Selasa adalah sesuatu yang di luar akal sehat. Bahkan jika menggunakan imajinasi pembuatan film, hal ini masih dianggap sebagai khayalan, tapi faktanya benar terjadi dalam kenyataan,” demikian bunyi petisi Asosiasi untuk Krisis dan Pemulihan Industri Film.
“Bagi orang Korea di industri film, Yoon Suk Yeol bukan lagi presiden Korea, melainkan seorang kriminal,” kata Asosiasi seperti dilansir dari laman Korea JoongAng Daily, Ahad (8/12/2024).
Meski demikian, pemungutan suara pemakzulan pada Sabtu malam tidak berhasil lolos karena mosi tersebut ditolak akibat kurangnya suara dari anggota parlemen, terutama dari partai pendukung Yoon sendiri.
Presiden Yoon mengumumkan keadaan darurat militer pada Selasa malam, namun mencabutnya enam jam kemudian setelah mendapat penolakan bulat dari Majelis Nasional serta gelombang protes keras dari masyarakat. Keadaan darurat militer, yang biasanya diberlakukan dalam situasi darurat ketika pemerintahan tidak berfungsi, memberikan wewenang kepada militer untuk mengambil alih kendali sementara dan membatasi kebebasan demokratis.
Sumber: Koreajoongang Daily
Ikuti Whatsapp Channel Republika