REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara memperhatikan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 yang telah disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kemendikbudristek, dan Kemenag (10/10/2024).
Ketua Umum HISMINU, KH Arifin Junaidi, menyampaikan bahwa Peta Jalan Pendidikan Indonesia yang sudah diterbitkan oleh Ketiga kementerian tersebut harus ditinjau sebelum dijadikan acuan kebijakan pendidikan nasional.
“Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 diterbitkan menjelang akhir pemerintahan Jokowi Periode Kedua. Harusnya ditinjau terlebih dahulu, apakah itu sesuai dengan visi pemerintahan Prabowo saat ini?” kata Kiai Arifin, dalam sambutan kegiatan Diskusi Terpumpun “Mereview Dasar dan Arah Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) Tahun 2025-2045” di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqafah, Cipedak Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).
Menurutnya Peta Jalan Pendidikan Indonesia harus berkorelasi dengan RUU Sisdiknas yang rencananya didorong oleh Komisi X DPR RI agar masuk Prolegnas 2025. Namun demikian keterlibatan unsur organisasi masa dan penyelenggara pendidikan perlu diperhatikan.
“Kami berharap peta jalan pendidikan kita berkorelasi dengan RUU Sisdiknas yang akan masuk Prolegnas 2025. Jangan sampai gaduh seperti pada periode lalu. Pendidikan itu harus gotong royong.” ungkap Pengasuh Pondok Pesantren Al Itihad Poncol Semarang ini.
BACA JUGA: Mengapa Stabilitas Suriah Penting dan Jangan Sampai Jatuh di Tangan Pemberontak?
Dalam kegiatan ini hadir praktisi Pendidikan, Donny Koesoema yang juga membenarkan, setidaknya sejak 2020 sudah disusun Peta Jalan Pendidikan Indonesia.
"Peta ini hilang begitu saja dari peredaran setelah mendapatkan banyak penolakan karena minimnya partisipasi publik." Ungkap Dosen swasta ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika