REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Mohammed Al-Bashir, perdana menteri dalam Pemerintahan Penyelamat Suriah (SSG), menyatakan pada Selasa bahwa pihak oposisi Suriah telah mengizinkannya membentuk pemerintahan peralihan seusai kejatuhan rezim Bashar Al-Assad.

"Menurut keputusan Komando Umum, kami telah mendapat izin untuk membentuk sebuah pemerintahan sementara yang akan berjalan secara tentatif hingga 1 Maret 2025," ucap Al-Bashir kepada media Al-Hadath.

SSG awalnya dibentuk oleh organisasi Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) dan kelompok bersenjata lainnya di Provinsi Idlib pada 2017.

Setelah takluknya Damaskus kepada kelompok oposisi pada Ahad (8/12), Perdana Menteri Suriah Mohammad Ghazi Al-Jalali setuju menyerahkan kekuasaan kepada SSG.

Pada Selasa pula, otoritas penerangan Suriah menerbitkan daftar harga gas, bensin, dan emas, serta nilai tukar mata uang, termasuk lira Turki, melalui media sosial Telegram. Nilai tukar 1 dolar AS adalah 35 lira Turki, sementara nilai tukar 1 euro adalah 37,96 lira.

Mata uang Suriah, pound, masih beredar di Damaskus dan Aleppo. Ketika kelompok oposisi merebut kekuasaan, nilai pound Suriah sempat ambruk hingga 25 ribu per dolar AS sebelum berangsur pulih ke nilai sebelumnya sebesar 15 ribu, sebagaimana dikonfirmasi koresponden media Rusia RIA Novosti.

Harga makanan di pertokoan lebih tinggi 30--50 persen dari harga di masa pemerintahan sebelumnya. Makanan pokok seperti buah-buahan dan sayur-sayuran masih tersedia.

Seusai Damaskus ditaklukkan kelompok oposisi Suriah pada Minggu, Al-Jalali dan 18 anggota kabinet lainnya menegaskan komitmen untuk tetap bertahan di Damaskus. Ia juga menyatakan telah berkomunikasi dengan pasukan oposisi yang menyerbu Damaskus di hari yang sama.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia memastikan bahwa Bashar Al-Assad telah mengundurkan diri sebagai presiden Suriah dan keluar dari negara tersebut seusai bernegosiasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Suriah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika