REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mulai 1 Januari 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mulai membebankan retribusi pelayanan kebersihan (sampah) kepada warganya. Warga atau subjek retribusi di rumah tinggal mempunyai tenggang waktu 30 hari untuk membayar biaya retribusi.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusiono Anwar Supalal mengatakan durasi waktu tersebut dimulai sejak warga menerima surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) pada lima hari kerja pertama setiap bulan.
"Katakanlah kalau ini tanggal 5 saya mendapatkan SKRD, maka saya masih punya waktu mulai tanggal 6 sampai tanggal 5 bulan berikutnya untuk membayar," ujar Yusiono dalam acara "Retribusi Pelayanan Kebersihan untuk Rumah Tinggal" di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Sebelumnya, warga (di rumah tinggal) dapat mendaftarkan diri ke Suku Dinas Lingkungan Hidup melalui sistem informasi dinas. Selanjutnya dinas mendata subjek dan objek retribusi setiap tahun anggaran melalui pemanfaatan data keluarga satu pintu.
Data keluarga mencakup nama, alamat, NIK dan besaran sambungan daya listrik. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) lalu menyusun daftar wajib retribusi secara digital dan diintegrasikan dengan sistem retribusi provinsi untuk mendapatkan nomor pokok wajib retribusi daerah.
"Pembayarannya bisa secara tunai (datang ke bank) atau elektronik dibayarkan melalui platform digital. Setelah membayar by system akan diberikan tanda bukti telah melakukan transaksi pembayaran atas retribusi yang dikenakan," kata Yusiono.
Dia mengatakan, warga yang tidak membayar hingga batas waktu ditentukan, akan didenda sebesar 1 persen per bulan dari retribusi terutang. DLH DKI Jakarta berencana memberlakukan Retribusi Pelayanan Kebersihan tersebut mulai 1 Januari 2025. Retribusi ini akan dikenakan kepada salah satunya pada rumah tinggal dengan pembagian tarif yang adil berdasarkan daya listrik yang terpasang di masing-masing tempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika