REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyatakan, Israel akan menolak setiap kesepakatan normalisasi dengan Arab Saudi jika syaratnya mencakup pembentukan negara Palestina. Dalam wawancara dengan Bloomberg pada Senin (10/12), menteri sayap kanan ekstremis tersebut menegaskan, “Jika itu menjadi penghalang, kesepakatan itu akan tenggelam,” ujar dia.
Proses negosiasi antara Israel dan Arab Saudi, yang dimediasi oleh Amerika Serikat, sebelumnya dipandang sebagai terobosan potensial dalam hubungan Timur Tengah. Namun, pembicaraan itu kandas setelah Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap jalur Gaza pada Oktober 2023. Amnesty International baru-baru ini menyebut tindakan Israel sebagai bentuk genosida.
Smotrich juga menyatakan keyakinannya jika Pemerintahan Trump yang akan datang akan mendukung sikap Israel untuk menolak solusi dua negara. "Sikap ini bertolak belakang dengan pemerintahan Biden yang mendukung keterlibatan Otoritas Palestina (PA) dalam pemerintahan Gaza pascaperang," ujar dia.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengusulkan agar negara-negara Arab seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab membantu mengelola Gaza. Namun, negara-negara tersebut menolak terlibat tanpa keterlibatan langsung PA, menambah kompleksitas situasi politik.
Di tengah tekanan internasional dan ekonomi, Smotrich membela kebijakan Israel yang melarang 160.000 pekerja Palestina kembali bekerja di wilayah Israel sejak Oktober 2023. Meskipun langkah ini menuai kritik dari para ekonom, termasuk Gubernur Bank Israel Amir Yaron, Smotrich menyebutnya sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas sektor konstruksi Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika