REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mendorong para kepala daerah di Indonesia terutama Provinsi Lampung untuk bersama-sama melakukan berbagai upaya penguatan terhadap koperasi khususnya Koperasi Unit Desa (KUD).
Menkop Budi Arie menegaskan program penguatan koperasi ini diperlukan untuk menyongsong pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan dalam rangka mendukung swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya saat ini sudah banyak koperasi yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung program-program prioritas pemerintah seperti MBG dan swasembada pangan.
Menkop Budi Arie menyebut ada beberapa koperasi yang telah tim Kemenkop tinjau dan dipersiapkan. Seperti Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Koperasi Konsumen Serikat Bisnis Pesantren Lampung SKD (Koperasi Sekunder), dan Koperasi Peternakan dan Pemerahan Air Susu Sapi Rakyat Sae Pujon di Malang, Jawa Timur. Budi pun menyebut koperasi-koperasi tersebut sangat siap untuk program MBG.
Menkop Budi Arie juga menegaskan bahwa saat ini sedang dilakukan upaya perbaikan tata kelola KUD yang jumlahnya sekitar 13.400 unit demi mendukung program prioritas pemerintah. Diakui bahwa potensi dan sumber daya yang dimiliki KUD di seluruh Indonesia sangat besar. Namun sayangnya kurang dioptimalkan akibat salah kelola oleh pengurus KUD.
"Revitalisasi KUD menjadi salah satu program prioritas kami untuk mengaktifkan kembali dan pengembangan KUD eksisting agar lebih berdaya saing, termasuk penghapusan buku dan hapus tagih Kredit Usaha Tani atau KUT," kata MenKop Budi Arie saat menerima audiensi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela di Kantornya, Rabu (11/12/2024).
Sementara itu untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan, Menkop Budi Arie juga mendorong Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di berbagai wilayah di Indonesia terutama di Lampung untuk bertransformasi menjadi badan hukum koperasi. Upaya ini penting dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani agar tepat sasaran dan menghindari penyelewengan.
"Karena, koperasi itu sebuah badan usaha, sedangkan Gapoktan adalah LSM atau ormas, sehingga harus berubah agar bisa masuk dalam ekosistem suplai chain pupuk bersubsidi," kata Menkop Budi Arie.
Sementara itu Gubernur Terpilih Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan siap melaksanakan beberapa masukan dari Menkop Budi Arie terutama terkait dengan penguatan KUD dan transformasi Gapoktan di wilayahnya.
"Jadi kita sepakat dengan Pak Menteri (Budi Arie) kalau kita ingin bangun banyak sekali koperasi yang profesional dan kuat, yang bisa mengendalikan komoditas (pangan) unggulan di desa yang selama ini tidak pernah bisa dikendalikan oleh masyarakat di desa," kata Rahmat.
Lampung sebagai salah satu provinsi lumbung pangan nasional, juga dipastikan telah bersiap diri untuk menyongsong pelaksanaan program MBG. Saat ini pemerintah Provinsi Lampung juga sedang melakukan perbaikan tata kelola niaga khususnya Komoditas beras/ gabah.
"Kita tadi juga sepakat untuk melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG), kita akan coba di beberapa desa bagaimana makan bergizi ini dengan menggunakan koperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika