REPUBLIKA.CO.ID, Majelis Nasional Vietnam baru-baru ini memperpanjang kebijakan pengurangan 2 persen besaran pajak pertambahan nilai (PPN) hingga Juni 2025. Barang dan jasa yang menjadi subjek pajak, besaran PPN-nya akan berkurang dari sebelumnya 10 persen menjadi 8 persen.
Pada 30 November 2024, Majelis Nasional ke-15 Vietnam mengesahkan sebuah resolusi yang akan melanjutkan pemotongan PPN untuk kelompok spesifik barang dan jasa dari 10 menjadi 8 persen. Resolusi ini, seperti dilansir Vietnam Briefing, bertujuan untuk mendukung Program Pengembangan dan Pemulihan Sosial Ekonomi di negara tersebut.
Sebelumnya pemangkasan PPN dari 10 menjadi 8 persen sudah diberlakukan hingga 31 Desember 2024 merujuk pada resolusi nomor 110/2023/QH15. Lewat resolusi itu, pemerintah Vietnam kemudian menetapkan peraturan pemerintah pada 30 Juni 2024, yang menyediakan panduan untuk implementasi pemotongan PPN yang kemudian diterapkan mulai 1 Juli hingga akhir 2024.
Pengurangan besaran PPN diterapkan ke hampir semua tahapan (impor, produksi, pemrosesan, perdaganan) pengadaan barang dan jasa. Sementara barang dan jasa yang tidak termasuk dalam fasilitas pemotongan PPN yakni di bidang telekomunikasi; teknologi informasi, layanan keuangan dan perbankan; keamanan, asuransi; bisnis real estate; produksi baja; pertambangan (tidak termasuk batu bara); penyulingan minyak, produksi bahan-bahan kimia dan barang dan jasa yang masuk dalam kategori pajak konsumsi spesial.
Ekonomi meningkat
Sejak diimplementasikan pada 1 Januari 2024, pengurangan 2 persen PPN telah terbkti menjadi instrumen penting dalam meningkatkan bisnis di berbagai sektor di Vietnam. Pengurangan PPN juga berhasil menstimuli konsumsi domestik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung stabilitas makro ekonomi di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut, termasuk pemulihan yang lambat di sektor perdagangan (ekspor-impor) dan disruspsi di rantai pasok global.
Menurut analis, pengurangan PPN secara langsung berkontribusi atas stabilitasi produksi dan aktivitas bisnis, yang berujung pada terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya standar hidup di Vietnam. Dengan mengurangi biaya produksi, sektor bisnis di Vietnam menjadi mampu untuk memberikan harga yang kompetitif, yang kemudian memancing masyarakat untuk membelanjakan uangnya. Kebijakan pengurangan PPN, disebut analis utamanya menguntungkan sektor seperti retail, otomotif, dan pabrik.
Bagi sektor bisnis di Vietnam, khususnya industri konsumer, perpanjangan masa pengurangan PPN menghadirkan kesempatan bagi strategi harga dan manajemen biaya produksi. Menjadi krusial bagi sektor bisnis mengulas struktur harga, dinamika rantai pasok, dan strategi perencanaan keuangan untuk memaksimalkan keuntungan.
Menurut Kantor Statistik Umum (GSO), ekonomi Vietnam tumbuh sebesar 6,42 persen dalam enam bulan pertama pada 2024. Menurut GSO, capaian tersebut sedikit lebih rendah dari angka 6,58 persen pada periode yang sama tahun 2022 dalam periode 2020-2024.
GSO menyoroti bahwa dalam sektor jasa, ekspor melonjak, sejalan dengan pemulihan global dalam permintaan konsumen, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Direktur Jenderal GSO Nguyen Thi Huong mengatakan, kebijakan manajemen pemerintah, yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan berbagai kementerian dan daerah, secara bertahap terbukti efektif, memastikan kelancaran operasi rantai pasokan dan distribusi barang dan jasa.
"Kemudian mengurangi suku bunga pinjaman, menstabilkan pasar valuta asing, mendorong pencairan investasi publik, dan melaksanakan paket kredit untuk mendukung berbagai sektor."
Adapun, untuk semester kedua pada 2024, menurut perkiraan terbaru dari Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Vietnam diperkirakan mencapai 6,1 persen pada akhir 2024 dan 6,5 persen pada 2025. Prediksi itu menunjukkan, bahwa Vietnam bisa mengalami pertumbuhan yang lebih besar pada 2025 dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, Indonesia, dan Filipina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika