Senin 16 Dec 2024 15:02 WIB

Eks Menteri Netanyahu: Kita Berada di Ambang Perang Saudara

Gantz menganggap Netanyahu bertanggung jawab atas peristiwa 2023 lalu.

Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz mengumumkan pengunduran dirinya dalam sebuah pernyataan di Ramat Gan, Israel, Ahad, 9 Juni 2024.
Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg
Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz mengumumkan pengunduran dirinya dalam sebuah pernyataan di Ramat Gan, Israel, Ahad, 9 Juni 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, TELAVIV -- Eks menteri pertahanan Israel Benny Gantz memperingatkan tentang potensi perang saudara di internal Israel terutama atas perkembangan politik yang memanas akhir-akhir ini. "Kita berada di ambang peralihan dari perang melawan musuh-musuh Israel menjadi perang saudara."

"Kita tidak berperang untuk bertahan hidup hanya untuk kembali ke perpecahan internal," kata Gantz pada Jumat, seraya menambahkan, "Jika Anda terus berada di jalan ini, bencana berikutnya hanya masalah waktu."

Baca Juga

Gantz menganggap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi pada 2023 lalu.

 

"Anda tahu bagaimana kita sampai di sana, dan Anda tidak boleh membiarkan [Menteri Kehakiman] Yariv Levin dan [Menteri Kepolisian Itamar] Ben-Gvir melakukan omong kosong ini terkait kudeta yudisial," kata dia, berbicara kepada Netanyahu dalam sebuah wawancara untuk televisi Channel 12

Usulan pemecatan Jaksa Agung

Mitra senior koalisi Netanyahu bersidang pada Ahad untuk membahas usulan kontroversial untuk memecat Jaksa Agung Gali Baharav-Miara, The Times of Israel melaporkan.

Pembahasan tersebut juga membahas kembali kemungkinan  rencana perombakan peradilan pemerintah kembali yang memecah belah politik di Israel. Rencana tersebut dihentikan sementara setelah dimulainya perang di Gaza pada 7 Oktober tahun lalu.

Menurut laporan dari media Israel, meskipun ada dukungan yang cukup besar di antara para pemimpin koalisi untuk langkah-langkah ini, keputusan untuk pemecatan Jaksa Agung ditunda karena tuntutan dari partai-partai ultra-Ortodoks yang bersikeras agar koalisi terlebih dahulu meloloskan undang-undang yang menjamin pengecualian hukum dari dinas militer bagi konstituen mereka.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement