Senin 16 Dec 2024 15:34 WIB

Kemenlu: RI tak Tergesa-gesa Akui Pemerintahan Baru Suriah

Pemerintah RI akan secara seksama memperhatikan dinamika di Suriah.

Pejuang oposisi Suriah merayakan setelah pemerintah Suriah runtuh di Damaskus, Suriah, Ahad, 8 Desember 2024.
Foto: AP Photo/Omar Sanadiki
Pejuang oposisi Suriah merayakan setelah pemerintah Suriah runtuh di Damaskus, Suriah, Ahad, 8 Desember 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia tak akan tergesa-gesa mengakui pemerintahan baru Suriah usai kekuasaan rezim Bashar Al Assad berakhir pada 8 Desember lalu.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rolliansyah Soemirat, yang akrab dipanggil Roy, dalam taklimat media Kemlu RI di Jakarta, Senin.

Baca Juga

“Indonesia tidak akan terjebak hanya untuk tergesa-gesa mengenai masalah mengakui atau tidak mengakui (pemerintahan baru Suriah), karena untuk masyarakat internasional, yang terpenting adalah bagaimana Suriah bisa kembali normal,” kata dia.

Roy mengatakan Indonesia akan tetap memerhatikan dengan saksama dinamika di Suriah dan proses transisi oleh pemerintahan baru yang terdiri dari berbagai kelompok anti-rezim dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda.

Indonesia menyerukan supaya para pemangku kepentingan di Suriah bisa menyepakati sebuah peta jalan bersama demi pemulihan dan kemajuan Suriah di masa depan, serta membentuk otoritas yang inklusif bagi kemakmuran rakyat, tutur dia.

Roy juga mengingatkan bahwa pemerintahan baru Suriah berkewajiban menjalankan resolusi Dewan Keamanan PBB yang belum dijalankan oleh rezim Assad.

“Jangan lupa, masih banyak resolusi-resolusi terkait Suriah yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB yang tentunya harus dijalankan dan diimplementasikan oleh pihak-pihak yang selama ini terlibat langsung dalam konflik di Suriah” kata dia.

Dia menegaskan bahwa Indonesia akan senantiasa aktif mengangkat isu Suriah dalam berbagai forum internasional, termasuk PBB.

Pentingnya pemerintahan inklusif dan konsensus politik di Suriah sempat dilontarkan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta dalam pernyataan tertulis Kemlu pada 10 Desember.

“Konsensus politik nasional, transisi demokratis yang damai, serta rekonstruksi atau pemulihan ekonomi dan pembangunan harus jadi prioritas Suriah di tahap selanjutnya,” kata dia.

Anis berharap perubahan rezim di Suriah menjadi momentum bagi rakyat negara itu untuk mewujudkan hidup yang lebih baik. Dia juga menyerukan kepada semua pihak di Suriah agar senantiasa mengutamakan keamanan dan keselamatan rakyat.

 

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement