REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berkomitmen untuk menyukseskan penyelenggaraan haji 2025 M/1446 H. Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Presiden Prabowo Subianto secara khusus telah mengingatkan seluruh jajarannya mengenai hal ini.

“Jangan main-main dengan pengelolaan haji yang itu terkait dengan cita-cita besar umat Islam. Jangan main-main. Langkah awalnya adalah transparansi, akuntabilitas, itu harus menjadi watak penting perhajian Indonesia," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak menirukan pesan Presiden, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (16/12/2024).

BP Haji, lanjut dia, menerapkan berbagai kebijakan untuk mencapai tiga tujuan yang disebut Tri Sukses Perhajian. Ketiganya mencakup keberhasilan dalam hal penyelenggaraan ritual haji, pengelolaan keuangan haji, dan kemabruran tiap jamaah.

Ia mengakui, penyelenggaraan haji 2025 M/1446 H masuk dalam masa transisi, yakni dari Kementerian Agama (Kemenag) RI ke BP Haji. Mulai tahun 2026, proses penyelenggaran haji akan ditangani sepenuhnya oleh BP Haji.

“Badan Penyelenggara Haji tahun ini belum sepenuhnya menyelenggarakan atau punya otoritas untuk menyelenggarakan Haji,“ ujarnya.

“Di masa transisi ini tentu kami membutuhkan banyak masukan, saran dari para stakeholder perhajian termasuk dalam proses revisi UU yang sedang dan akan berlangsung terkait bentuk dari kelembagaan pengelolaan haji di masa yang akan datang,“ sambung dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika