REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar membagikan makanan, tetapi memberikan dampak terhadap rantai nilai pangan (food value chain).
Pernyataan itu disampaikan dalam diseminasi kajian “Foresight and Metrics to Accelerate Food, Land, and Water Systems Transformation (Foresight)” yang diadakan Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), dan Bappenas di Jakarta, Kamis.
“Kita mesti melihatnya (program MBG) dari hulu hilirnya. Jadi, tidak bisa hanya sekedar membagikan makanan ke anak-anak sekolah, tetapi ternyata banyak sekali ke arah upstream-nya, proses pengadaan. Jadi, kita bicara mengenai food value chain yang mencakup petaninya, peternak, nelayan, industri pengolahan, (industri) packaging, dan juga vendor-vendor (seperti) warung-warung, koperasi, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), dan sebagainya,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.
Berdasarkan Global Hunger Index tahun 2023, tingkat kelaparan di Indonesia berada di atas negara-negara ASEAN dan peringkat 77 dari 127 negara.
Melalui program MBG, pemerintah hendak memenuhi gizi ibu hamil, balita, anak sekolah hingga mereka yang teridentifikasi memiliki masalah gizi seperti stunting. Selain itu juga diharapkan meningkatkan prestasi, partisipasi, dan kehadiran siswa dalam rangka mengurangi anak putus sekolah.
Kemudian, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta koperasi. Terakhir, menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin.
Pemerintah menyepakati total anggaran MBG 2025 sebesar Rp71 triliun dengan total penerima 17 juta jiwa.
Bappenas memperkirakan program MBG akan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen basis point per tahun.
“Jadi, tentunya kita berbicara mengenai suatu rantai pasok yang diharapkan bisa menggerakkan perekonomian lokal, mendatangkan dampak bagi ekonomi lokal, dan juga tentunya kepada (meningkatkan) kualitas sumber daya manusia,” ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika