REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen menekankan pentingnya upaya pemulihan dan rekonstruksi setelah jatuhnya rezim Assad di Suriah yang dikaitkan dengan reformasi politik yang konkret.

Berbicara di hadapan Parlemen Eropa, pada Rabu, von der Leyen menekankan bahwa bulan-bulan mendatang akan krusial dalam membentuk masa depan Suriah yang ia gambarkan sebagai penuh janji, tetapi juga penuh dengan risiko.

"Eropa harus terlibat baik di tingkat regional maupun lokal," katanya, sambil mengumumkan bahwa seorang diplomat senior telah dikirim ke Delegasi UE di Suriah terkait kedutaan besar blok tersebut, yang menandakan peningkatan keterlibatan Eropa.

Sembari menegaskan kebijakan blok tersebut untuk tidak bekerja sama langsung dengan rezim Assad, ia mengungkapkan rencana untuk meningkatkan kontak langsung dengan Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang memimpin upaya penggulingan rezim, serta dengan faksi-faksi lainnya di lapangan.

Uni Eropa, yang sudah menjadi donor terbesar untuk Suriah, telah memberikan bantuan senilai 33 miliar Euro (Rp557,3 triliun) sejak 2011, katanya. Namun, von der Leyen menyarankan potensi pergeseran fokus di luar bantuan kemanusiaan langsung, seperti air, listrik, dan rekonstruksi infrastruktur.

"Kita mungkin perlu fokus baru pada pemulihan dan rekonstruksi awal," ucapnya.

Dirinya menambahkan bahwa upaya tersebut akan mengikuti pendekatan langkah demi langkah terkait dengan kemajuan dalam proses politik yang inklusif.

Ia juga mengusulkan untuk mempertimbangkan kembali sanksi sektoral untuk memfasilitasi rekonstruksi, asalkan kepemimpinan Suriah menunjukkan reformasi nyata.

"Kepemimpinan baru di Damaskus harus membuktikan bahwa tindakan mereka sejalan dengan kata-kata mereka," tegasnya.

Mengenai pengungsi, von der Leyen mencatat bahwa meskipun beberapa warga Suriah telah mulai kembali, serta Uni Eropa tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa kepulangan tersebut bersifat sukarela, aman, dan bermartabat.

Ia berjanji untuk terus mendukung mereka yang memilih untuk kembali dan menegaskan Suriah adalah milik semua warganya, termasuk mereka yang melarikan diri dari kekejaman rezim Assad.

Ikuti Whatsapp Channel Republika