REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) atau BNI mendapatkan dukungan pemerintah untuk berkoordinasi dengan para kreditur guna memastikan keberlangsungan usaha Sritex. BNI merupakan salah satu kreditur PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).
Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, mengatakan perseroan akan berdiskusi lebih lanjut dengan pemerintah dan kreditur Sritex lainnya. Langkah ini menyusul ditolaknya kasasi pailit Sritex oleh Mahkamah Agung.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah, manajemen Sritex, dan lembaga lainnya untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengkaji going concern Sritex,” kata Royke di Jakarta.
BNI berupaya mencari solusi terbaik yang dapat menyeimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk kreditur lainnya, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat luas. Sritex memiliki utang sebesar 23,81 juta dolar AS atau setara Rp 374 miliar di BNI.
”Kami memahami bahwa Sritex adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Royke.
Royke berharap melalui kerja sama yang baik antar semua pihak akan dapat mendukung keberlanjutan usaha Sritex termasuk industri tekstil pada umumnya. BNI juga sudah membentuk level pencadangan yang cukup untuk mengantisipasi risiko kredit Sritex.