REPUBLIKA.CO.ID, SOLO - Ketua DPC PDIP Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menanggapi kabar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang disebut sudah berstatus tersangka. FX Rudy mengaku belum tahu validitas informasi tersebut dan masih menunggu keterangan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu kan baru berita, saya juga belum tahu kalau tersangka dan sebagainya," katanya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (24/12/2024).

Meski kabar tersebut belum dikonfirmasi oleh KPK, kata dia, sejauh ini tidak mengganggu kekompakan internal partai. FX Rudy menyebut soliditas di internal PDIP tak goyah. "Nggak, kalau PDIP ada yang bermasalah kami tetap dalam satu barisan," katanya.

Ia juga memastikan bahwa PDIP tidak akan melakukan intervensi pada aparat penegak hukum. Dia menjamin kader banteng akan patuh pada hukum. "Itu (intervensi) pantangan bagi kader PDIP. Kader PDIP semuanya taat," katanya.

Ia mengatakan, kader PDIP dididik tentang ideologi. Oleh karena itu, menurut dia para kader partai paham dan taat aturan undang-undang.

"Sehingga kalau kami salah nggak perlu melakukan intervensi-intervensi pada aparat penegak hukum dan proses hukum biar berjalan sesuai mekanisme yang ada," katanya.

Disinggung soal keputusan KPK tersebut, pihaknya belum mengetahui kabar pastinya. "Saya belum tahu bentuk sprindiknya seperti apa, kan baru ada di medsos itu. Mestinya hal ini yang punya wewenang untuk menyikapi kan DPP partai, terutama bidang hukum," katanya.

Sebelumnya, KPK mengatakan akan mengecek terlebih dulu informasi soal penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka korupsi. "Saya akan coba cek terlebih dahulu infonya, bila ada update akan disampaikan ke rekan-rekan jurnalis," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Menurut kabar yang beredar, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan buronan KPK Harun Masiku. Penetapan nama Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tertuang dalam surat perintah penyidikan atau sprindik bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Ikuti Whatsapp Channel Republika