REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, penggabungan (merger) korporasi negara yang pada awalnya 47 badan usaha dan 12 klaster, menjadi 30 badan usaha dan 11 klaster memerlukan waktu. Dia menyampaikan, program perampingan merupakan salah satu dari 45 program yang bakal dilakukan pihaknya selama lima tahun ke depan.

"Tergantung proses. Ada yang bisa setahun, ada yang bisa dua tahun," kata Menteri Erick di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Erick menyatakan, pihaknya saat ini sudah memasuki tahap kajian dan proses penggabungan untuk beberapa BUMN. Di antaranya, PT KAI dan PT Inka, Pelni dengan ASDP dan Pelindo, serta sejumlah BUMN karya. "Kalau yang Pelindo, Pelni, ASDP. Kemarin kan kita udah sounding juga ke Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi), beliau dukung," katanya.

Untuk proses merger BUMN karya, menurut Erick, pihaknya harus melakukan kajian ulang adanya perubahan birokrasi. "Terus kajian untuk karya-karya, kemarin kan surat pertama tentu zamannya Pak Bas (Menteri PUPR 2019-2024). Sekarang berbeda menteri, kajiannya harus kita ulang. Supaya memang secara hukumnya bisa pas. Ya ini juga kita ulang lagi, mungkin suratnya Januari baru dikirimkan kembali. Jadi semuanya proses," katanya.

Sebelumnya, Erick mengatakan, saat ini, Kementerian BUMN sedang memetakan ulang perusahaan yang bergerak di bidang pangan. Penggabungan korporasi pun dinilai dapat memperluas jumlah lahan yang dimiliki.

"Kita tahu, kita mau swasembada gula tapi lahannya tidak cukup. Nah ini yang harus kita remapping apalagi beberapa industri sudah mulai kalah bersaing, ini yang coba kita lakukan," kata Erick.

Tak hanya di sektor pangan, Erick juga mengusulkan sejumlah merger di klaster karya, infrastruktur, serta logistik. Khusus untuk infrastruktur, Erick masih menunggu surat persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum untuk merger tersebut, lantaran perusahaan yang dimerger memiliki proyek bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika