REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberitaan sepanjang hari ini Selasa (24/12/2024) diramaikan oleh status tersangka Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK. Hal tersebut menarik perhatian publik karena Hasto dikenal sebagai petinggi partai politik yang pernah mendukung pemerintah.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Prof. Asrinaldi berpandangan bahwa tidak ada politisasi dalam hal tersebut. “Ya menurut saya enggak ada kaitan dengan politisasi ya. Sebenarnya kasus ini jauh-jauh hari kan sudah terindikasi ya, tetapi karena waktu itu barangkali banyak pertimbangan, PDIP sebagai partai penguasa, kemudian Jokowi, kader sebagai Presiden, ya tentu pertimbangan-pertimbangan itu juga membuat KPK tidak independen bekerjanya,” kata Prof. Asrinaldi.
Menurut dia, penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan wujud profesionalisme KPK dalam bekerja. “Ini kan juga membuktikan bahwa Presiden Prabowo Subianto melakukan bersih-bersih semua kasus dalam konteks korupsi,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan murni penegakan hukum. “Ini menurut saya bagian daripada isi dari memori serah terima yang kami terima dari pejabat lama supaya kami tinggal melanjutkan saja,” kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika